Penghapusan SKTM Dinilai Kebijakan Tidak Populis

by
Achmad Misrin Aktivis PBH JAKERHAM Kendal

*Kado Pahit Akhir Tahun Akses Layanan Kesehatan

KENDAL – Penghapusan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai surat keterangan sakti yang selama ini digunakan oleh warga miskin untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan kelas tiga dengan biaya ditanggung pemerintah daerah saat sakit dinilai oleh Pengabdi Bantuan Hukum Jaringan Kerja Relawan untuk Demokrasi Keadilan dan HAM (PBH JAKERHAM) sebagai kebijakan yang tidak memihak rakyat miskin atau tidak populis. Kendati sudah ada pengantinya berupa Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal.

Aktivis PBH JAKERHAM Kendal, Achmad Misrin mengatakan, terbitnya Perbup nomor 70 itu merupakan sebagai kado pahit diakhir tahun akses layanan ksesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Meski ternbitnya Perbup nomor 70 tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalisasi program JKN-KIS dengan dalih menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sehingga jelaslah tidak mencerminkan keperpihakan terhadap masyarakat miskin/ tidak mampu di Kabupaten Kendal dalam hal mengambil kebijakan akses layanan kesehatan masyarakat tidak mampu atau non quota JKN-KIS PBI non Iur.

“Mestinya dalam merumuskan sebuah kebijakan lebih luas melibatkan toga/ tomas dan lembaga swadaya masyarakat yang konsen dalam membidangi isu dan impelemntasi hak atas kesehatan sehingga pemerintah daerah dan pengambil kebijakan tidak kliru atau salah tafsir, sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat universal health coverage di Kendal untuk tepat sasaran juga tidak meleset,” katanya, Senin (1/12/2020).

Misrin mengungkapkan, dengan terbitnya Perbup nomor 70 itu juga nantinya akan ada update data bagi masyarakat yang tidak masuk dalam data base Dinsos. Dengan begitu dapat dinilai disinyalir Pemkab Kendal tidak mempunyai data kemiskinan secara update, terbuka dan transparan. Sehingga patut dipertanyakan bagaimana akan memperoleh data kepesertaan Jamkesda yang akurat dan tepat sasaran. Jika faktanya pendataan diserahkan kepada masing-masing desa untuk diputuskan dalam musdes (musyawarah daerah) dengan waktu yang sangat singkat atau hampir dua minggu.

“Dengan waktu mepet, desa minta segera menyetor nama-nama calon peserta Jamkesda. Jika demikian siapakah nanti OPD yang akan melakukan monitoring keakurasian data tersebut untuk ditetapkan. Agar tepat sasaran uji publik data sebelum ditetapkan menjadi peserta Jamkesda sangatlah penting,” terangnya.