Raperda APBD Tahun 2021 Disetujui, DPRD Kabupaten Pekalongan Minta OPD Optimalkan Penyerapan Anggaran

by

KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan dituangkan dalam berita acara ditanda tangani unsur pimpinan DPRD serta Plt Bupati Pekalongan Hj Arini Harimurti di Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka Persetujuan Bersama Raperda Tentang APBD Kabupaten Pekalongan TA 2021.

Adapun sebelum disetujui, Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2021 ditandatangani Senin, 2 November 2020. Kemudian dilanjutkan Senin 9 November 2020, agenda rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Raperda tentang APBD Kabupaten Pekalongan TA 2021. Dilanjutkan Jumat, 13 November 2020 Sidang Paripurna DPRD penyampaian pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD TA 2021.

Kamis (26/11/2020) dilanjutkan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan Persetujuan Bersama Raperda Tentang APBD Kabupaten Pekalongan TA 2021 dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH.

Raperda dalam paripurna dibacakan oleh masing – masing anggota fraksi. Untuk fraksi PKB dibacakan oleh M. Nasron, Fraksi PDI Perjuangan oleh Rossi Ardiyanti, ST., M.Kes,

Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Syihabuddin Nur, S.Ag, Fraksi Gerindra oleh Patmisari, A.Md. Dari Fraksi Golkar oleh Nailul Hidayah, S.H. Sementara dari fraksi PAN diserahkan langsung secara tertulis.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Hj. Mas’udah, para anggota DPRD, Forkopimda serta para Kepala OPD se-Kabupaten Pekalongan. Rapat paripurna Persetujuan Bersama Raperda APBD Kabupaten Pekalongan TA 2021 dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak serta memakai masker.

Persetujuan ini dilakukan usai dilakukan pembahasan bersama baik dalam rapat komisi maupun rapat antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemda.

Untuk materi pembahasan Raperda tentang Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2021. Berdasarkan surat dari Gubernur Jawa Tengah nomor 900/0016331 pada 18 November 2020, pemerintah Kabupaten Pekalongan pada TA 2021 mendapatkan alokasi pendapatan tranfer antar daerah senilai Rp 129.819.269.000. Terdiri dari bagi hasil pajak senilai Rp 112.301.269.000 dan bantuan keuangan sebesar Rp 17.518.000.000.

Sehingga dengan adanya alokasi transfer antar daerah/ provinsi maka terdapat struktural pendapatan dan belanja sehingga struktur APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2021 menjadi pendapatan Asli daerah senilai Rp 479. 807. 094. 404. Pendapatan tranfer Rp 1.672. 211. 928.000. Kemudian lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 88. 063. 040.000 sehingga jumlah total pendapatan Rp 2.240.082.062.404.

Untuk belanja dan tranfer senilai Rp 2.256.232.062.404, dengan defisit senilai Rp 16.150.000.000. Pembiayaan daerah dengan penerimaan senilai Rp 23.150.000.000, sedangkan pengeluaran pembiayaan senilai Rp 7.000.000.000 sehingga total pembiayaan Rp 16.150.000.000.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dra Hj. Hindun, MH menyampaikan bahwa untuk pembahasan dan persetujuan Raperda APBD 2021 sudah dilaksanakan.

“Setelah disetujui kita tinggal mengawasi pelaksanaan realisasi anggaran 2021,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia melalui pengawasan DPRD baik melalui Kunjungan kerja, rapat kerja bersama OPD tentunya agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan bisa berjalan dengan baik.

“Dengan sinergi dan harmoni bersama Pemerintah Daerah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan bisa terlaksana dengan baik. Mudah mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan kita sangat berharap agar di tahun 2021 bisa ditingkatkan untuk Kabupaten Pekalongan lebih baik dan lebih maju, “harapnya.

Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, M. Nasron menyampaikan dengan disahkan Raperda tersebut bisa memberikan langkah langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan pariwisata. Dengan begitu mampu mendorong upaya peningkatan kualitas obyek wisata dan daya tarik wisatawan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pekalongan, Rossi Ardiyanti, ST., M.Kes menyatakan dalam meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah pihaknya mendorong pada tataran pelaksanaan pemungutan menggunakan digital elektronik. Ini dilakukan guna menekan kebocoran pemungutan pajak.

Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Pekalongan dibacakan oleh Syihabuddin Nur, S.Ag menyampaikan pemerintah daerah agar memaksimalkan proses penggalian dan eksplorasi terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Khususnya retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum. Hal tersebut mengingat besarnya potensi yang memungkinkan namun target masih terlalu rendah.

“Oleh karena itu agar ditingkatkan.”

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pekalongan oleh Patmisari, A.Md menyampaikan peningkatan SDM, Kesehatan, Kesejahteraan Perekonomian masyarakat dan pembangunan infrastruktur merupakan tujuan utama. Kemudian Peningkatan SDM adalah aspek yang paling penting untuk diperhatikan.

“Karena pembangunan SDM dapat menjadi penopang utama ketika SDM berkurang. “

Sementara dalam kata akhir, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pekalongan, Nailul Hidayah, S.H menyampaikan bahwa fenomena dalam penyerapan anggaran kadang polanya tidak optimal. Dimana penyerapan anggaran rendah pada awal tahun dan menumpuk pada akhir tahun.

“Untuk itu diharapkan perlu adanya strategi dalam upaya mengoptimalkan terhadap masing masing OPD dalam merealisasikan penyerapan anggaran secara maksimal. Dengan prinsip tepat dan cepat yang berdaya guna bersih serta bertanggungjawab, ” pintanya.

Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pekalongan, menyarankan agar pemerintah daerah perlu meningkatkan daya beli masyarakat Kota Santri. Sehingga perekonomian masyarakat mampu bertahan ditengah pandemi covid 19. Fraksi PAN juga mendorong pemkab meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh, guru honorer dan tenaga honorer di Pemkab Pekalongan.

Sementara Plt Bupati Pekalongan, Hj. Arini Harimurti menyampaikan Raperda tentang APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2021 ini merupakan amanat peraturan Menteri Dalam negeri nomor 12 tahun 2019. Yakni tentang pengelolaan keuangan dan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini selanjutnya akan kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah provinsi dan nasional. Maupun sinergitas antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur,” terangnya.

Disamping itu juga, lanjut dia untuk menghindari agar peraturan daerah tentang APBD yang diterapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainya.