Pemda Tak Lagi Menanggung Pasien SKTM

by
Ferinando Rad Bonay Kepala Disnkes Kendal

“Terutama bagi mereka yang tidak mampu yang selama ini pakai SKTM. Jaminan kita bayarkan di BPJS. Mereka sama mendapatkan jaminan kesehatan nasional cuman sumber dananya dari APBD Kendal. Kita utamakan untuk kelas 3. Memang semua masyarakat bisa dibayarkan tapi kan kita utamakan yang tak mampu. Kalau yang mampu kita dorong bisa bayar sendiri,” tukasnya.

Ferinando menambahkan, Perbup nomor 70 ini juga dapat mengkover bagi pekerja yang terkena PHK dan jaminan kesehatannya tak lagi dibayarkan oleh perusahaan. Setatus kartunya menjadi non akrtif kendati masih jadi anggota BPJS Kesehatan.

“Itu bisa dibayarkan oleh Pemda dan aktif kembali. Kami akan mendorong pemerintah desa aktif mengusulkan warganya terutaa yang tak mampu. Jangan baru sakit diusulkan karena ada proses pendaftaran ke BPJS,” timpalnya.

Komisi D DPRD Kendal, Mahfud Sodiq meminta komitmen dari seluruh pihak, agar Perbup nomor 70 tahun 2020 tentang pedoman jaminan kesehatan bagi masyarakat Kendal. Perbup itu mengkover jaminan kesehatan bagi semua masyarakat Kendal baik mampu atau tidak mampu.

“Kita mendorong masyarakat yang belum terkover oleh BPJS bisa segera melaprorkan ke pemerintah desa agar secepatnya data masuk ke dinas sosial, sehingga bisa ditanggung oleh pemerintah daerah,” katanya. (lid)