Pemda Tak Lagi Menanggung Pasien SKTM

by
Ferinando Rad Bonay Kepala Disnkes Kendal

*Keluar Perbup Nomor 70 tahun 2020

KENDAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 70 tahun 2020 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Kendal. Dengan keluarnya Perbup itu mejadikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak lagi berlaku dan pemerintah daerah tak lagi menanggung biaya berobat bagi warga tidak mampu yang menggunakan surat keterangan tersebut.

Kepala Disnkes Kendal, Ferinando Rad Bonay mengatakan, Peraturan Bupati (Perbup) nomor 70 tahun 2020 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Kendal, berlaku bagi seluruh masyarakat Kendal baik mampu maupun tidak dan tidak masuk dalam data basenya Dinas Sosial (Dinsos) Kendal.

“Karena bagi mereka yang sudah masuk data basenya Disnos akan otomatis dibayarkan oleh pemerintah pusat,” katanya kepada Radar Pekalongan, Senin (30/11/2020).

Ferinando mengungkapkan, keluarnya Perbup itu untuk mengakomodir bagi masyarakat Kendal yang tidak terkover oleh pemerintah pusat. Berdasarkan aturan pusat, yakni melalui ada sebuah peraturan presiden (Perpres) bahwa tidak boleh ada duplikasi jaminan kesehatan masyarakar. Jaminan itu hanya satu di JKN, yang untuk anggaran pemerintah. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa membayar jaminan lain lagi.

“Karena jaminan menjadi satu di JKN. Kita tak bisa mengganggarkan untuk membayar SKTM,” ungkapnya.

Ferinando menyatakan, hal itu yang mendorong pemerintah daerah Kendal mengeluarkan Perbup. Yakni bunyinya pemerintah daerah akan membayar jaminan kesesehatan bagi masyarakat Kendal. Yakni bagi warga yang belum masuk di data basenya Dinsos.