Kenaikan UMK 2021 Disampaikan Plt Bupati

by
AUDIENSI - Pengurus SPN Kabupaten Pekalongan tengah audiensi dengan Plt Bupati Pekalongan Hj Arini Harimurti.

**Sebesar 1.42% dan 3.27%
**Pertimbangan Usulan ke Gubernur

KAJEN – Paska deadlocknya pembahasan UMK 2021 oleh dewan pengupahan, Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) akhirnya menyimpulkan dua kenaikan UMK 2021, yakni 1,42 persen dan 3,27 persen. Hal itu disampaikan ke Plt Bupati Pekalongan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan usulan ke Gubernur Jawa Tengah.

Sekadar untuk diketahui, sebelumnya pembahasan dewan pengupahan yang dihadiri Serikat Pekerja SPN, KSPN, KSPSI, Akademisi, BPS, Pemerintahan menyarankan menggunakan formula PP 78 tahun 2015. Namun Apindo menolak menggunakan Formula PP.78 tahun 2015 dan tetap mengacu pada Surat Edaran menteri Ketenagakerjaan RI bahwa UMK 2021 sama dengan UMK 2020.



Kepala DPM PTSP dan Naker Kabupaten Pekalongan Edi Herijanto menyatakan, ada dua pendapat yang berbeda dari Apindo menggunakan penghitungan berdasarkan inflasi yaitu naik 1.42 persen, sedangkan serikat pekerja tetap memakai penghitungan dengan dasar PP 78 tahun 2015 dengan besaran sebanyak 3,27 persen.

“Kemudian dari dua hal diatas muncul dua angka 1.42 persen dan 3.27 persen. Untuk itu akan kami disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk membuat rekomendasi, kemudian sebagai bahan usulan ke Gubernur jateng guna menentukan besaran UMK, ” terangnya.

Dari pembahasan didapatkan kesimpulan UMK Kabupaten Pekalongan saat ini Tahun 2020 sebesar Rp. 2.018.161.27. Kenaikan 3.27 persen Rp.65.993.87. Sedangkan UMK 2021 diperkirakan 2.084.155.14. (Yon)