Resmi, Kantor UKK Imigrasi Kota Pekalongan Mulai Berikan Layanan

by
PRASASTI - Wali Kota HM Saelany Machfudz SE menerima prasasti peresmian UKK Imigrasi Kota Pekalongan dalam acara Implementasi Revolusi Digital, Pencanangan Gerakan Pemberdayaan Ekonomi, Peresmian Klinik Hukum dan HAM, Peresmian UKK Imigrasi Pekalongan, dan Pengukuhan Pos Yankomas di Semarang.

KOTA – Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kota Pekalongan sudah bisa memberikan pelayanan keimigrasian mulai hari ini, Senin (16/11/2020). Sebab, Jumat kemarin (13/11/2020) telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Prasasti peresmian UKK Imigrasi telah diterima Wali Kota HM Saelany Machfudz SE dalam acara Implementasi Revolusi Digital, Pencanangan Gerakan Pemberdayaan Ekonomi, Peresmian Klinik Hukum dan HAM, Peresmian UKK Imigrasi Pekalongan, dan Pengukuhan Pos Yankomas di Semarang.

Wali Kota mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berikhtiar bersama-sama dalam mewujudkan berdirinya UKK Imigrasi di Kota Pekalongan. Sebab, dengan berdirinya UKK Imigrasi akan mendekatkan, sekaligus memudahkan masyarakat Pekalongan dan sekitarnya dalam mengurus dokumen keimigrasian. “Masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Pemalang untuk mengurus dokumen keimigrasian. Jadi bisa hemat ongkos transportasi,” ucapnya.

Walaupun sempat tertunda peresmian UKK Imigrasi, Wali Kota mengaku tidak kecewa. Yang terpenting sekarang, masyarakat bisa menikmati layanan imigrasi yang kantornya menempati eks Gedung Wanita Kota Pekalongan di Jalan Majapahit No.2, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Drs Supriono MM menambahkan, mulai dari infrastruktur , baik tempat gedung, penunjang kesisteman, sarana dan prasarana hingga ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) telah siap 100 persen. SDM yang ditempatkan di UKK sudah diseleksi dan dilatih sejak Februari lalu. Terdiri dari 2 orang tenaga ASN dan 3 orang non-ASN.