Deadlock, Penentuan UMK Diserahkan ke Wali Kota

by
AUDIENSI - Rombongan pekerja dari DPC SPN Kota Pekalongan saat akan melakukan audiensi dengan Wali Kota Pekalongan untuk menyampaikan aspirasinya terkait usulan UMK tahun 2021.

KOTA – Sidang Dewan Pengupahan membahas usulan angka UMK tahun 2021 berakhir deadlock. Rapat yang digelar Jumat (13/11/2020), tak menemui kesepakatan. Masing-masing perwakilan dari empat unsur dalam Dewan Pengupahan memiliki usulan angka UMK yang berbeda. Untuk itu, penentuan angka UMK tahun 2020 diserahkan ke Wali Kota Pekalongan.

Dalam berkas berita acara yang diperoleh Radar Pekalongan menunjukan bahwa ada tiga usulan angka UMK yang muncul dalam sidang terakhir. Yang pertama yaitu angka yang diusulkan oleh unsur serikat pekerja dari SPN dan RTMM SPSI Kota Pekalongan yang mempertahankan angka usulan saat sidang pertama sebesar sebesar Rp 2.139.754. Angka yang sama juga diusulkan oleh unsur pemerintah.

Angka itu didasarkan pada formula perhitungan UMK dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. Yakni angka UMK berjalan ditambah inflasi nasional sebesar 1,24% dan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,85%.



Angka kedua, diusulkan oleh unsur serikat pekerja dari PPMI yakni sebesar Rp 2.189.068 yang didasarkan pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak, daya beli, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya angka ketiga yang muncul yakni dari unsur pengusaha yang diwakili Apindo. Mereka tetap mempertahankan angka yang diusulkan dalam sidang pertama yaitu tidak ada kenaikan. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI. Sehingga angka UMK yang diusulkan tetap sama dengan UMK tahun 2020 sebesar Rp 2.072.000. Tidak adanya kenaikan UMK juga diusulkan oleh unsur perguruan tinggi dengan dasar yang sama, surat edaran Menaker RI.

Dengan tidak adanya kesepakatan, pad apoin terakhir berita acara tersebut Dewan Pengupahan memutuskan untuk menyerahkan penentuan besar UMK yang akan direkomendasikan ke Gubernur Jawa Tengah.(nul)