Rp 89.376.765.209 untuk Penanganan Covid-19

by
WORKSHOP - Pemkab Pekalongan menggelar Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pekalongan di Aula Lantai I Setda, Kamis (12/11/2020), kemarin.

**Diambil dari Dana Desa

KAJEN – Dengan adanya pandemi Covid-19, dana desa bisa digunakan untuk program jaring pengaman sosial (JPS) di desa.

Plt Bupati Pekalongan Arini Harimurti, saat membuka Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pekalongan di Aula Lantai I Setda, Kamis (12/11/2020), menyampaikan, wabah Covid-19 membawa perubahan tata kelola hampir di seluruh negara yang meliputi beberapa aspek, antara lain aspek keuangan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 melakukan langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar kementrian atau lembaga dan daerah dengan merefokusing kegiatan dan merealokasi APBN dan APBD untuk percepatan penanganan Covid-19, termasuk pula APBDes.

Arini menjelaskan, Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN Tahun 2020 antara lain mengatur bahwa anggaran Dana Desa dapat digunakan untuk jaring Pengaman Sosial (JPS) di desa. “Ini berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk kegiatan penanganan Covid-19,” katanya.

Dalam hal ini, Pemkab Pekalongan telah menindaklanjuti Perpres tersebut dengan refokusing, relokasi APBDes 2020 untuk penanganan Covid-19.

“Pagu total Dana Desa Rp 263.397.106.000. Sedangkan realisasinya sampai dengan bulan Oktober 2020 ini baru 94,51%. Kemudian Dana Desa untuk penanganan Covid-19 Rp 89.376.765. 209, dan realisasi sampai dengan Oktober 2020 ini 77,39%,“ terangnya.

Bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 berupa BLT selama 6 tahap, yaitu bulan Mei, Juni dan Juli, masing-masing Rp 600 ribu, dengan jumlah KPM sekitar 35 ribu.