Perlu Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Miskin hingga Mandiri

by
KUNJUNGAN KERJA - Mensos RI Juliari P. Batubara, lakukan Penutupan Penyaluran (Flag Off) Bantuan Sosial Beras (BSB) Tahap I dan Tahap II tahun 2020 dari Kabupaten Kendal.

*Dewan-Pemda Diminta Gandeng Kementerian Lain
*Untuk Entaskan Kemiskinan
*Pandemi Kemiskinan Meningkat

KENDAL – Pandemi Covid-19 memberikan kontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Hal itu tak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga negara-negara di seluruh dunia. Untuk menekan angka laju kemiskinan maka diperlukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dari keterpurukan secara ekonomi sehingga mampu bangkit dan mandiri tidak lagi ketergantungan dengan kebutuhan bantuan dari negara.

“Tolong teman-tema dewan kabupaten dan provinsi yang ini diperhatikan. Jangan hanya memperhatikan fisiknya saja, pembangunan infrastruktur digenjot luar biasa namun pengentasan kemiskinan kurang jadi perhatian. Karena kemiskinan di tengah pandemi ini pasti meningkat. Bantuan yang diberikan Kemensos sudah lebih-lebih. Yang masih kurang bantuan pemberdayaanya. Dewan Kabupaten/Provinsi serta pemerintah daerah bisa kerjasama dengan kementerian lainya untuk bantuan yang sifatnya pemberdayaan,” kata Juliari P. Batubara Menteri Sosial (Mensos) RI, saat Penutupan Penyaluran (Flag Off) Bantuan Sosial Beras (BSB) Tahap I dan Tahap II tahun 2020, di Komplek Pergudangan Bulog Sumberejo Kaliwungu Kendal Selasa (03/11/2020). Selain Bupati Kendal Mirna Annisa, juga hadir Ketua Fraksi dan Anggota DPRD dari PDI Perjuangan, serta beberapa pejabat terkait lainnya dari kementerian dan Bulog.

Terkait bantuan sosial beras (BSB) dan perlunya adanya bantuan bersifat pemberdayaan kepada masyarakat miskin, Sekretaris Komisi B DPRD Kendal, Sri Supriyati juga sependapat dengan Mensos bahwa pandemi Covid-19 berakibat langsung terhadap peningkatan jumlah angka kemiskinan. Dengan adanya BSB yang diberikan Kemensos sangat membantu untuk keberlangsungan hidup masyarakat, yakni KPM PKH. Terhadap penerima bantuan tersebut ia berharap adanya verifikasi ulang bagi keluarga penerima manfaat tersebut sehingga tepat sasaran.

“Artinya, masyarakat penerima manfaat yang benar-benar menerimanya itu diutamakan. Tidak ada ketimpangan, terkadang yang di bawah itu justru orang-orang yang mampu, namun seperti janda-janda kurang mampu masyarakat penerima lainnya yang juga berhak justru tidak mendapatkan fasilitas atau program yang dikeluarkan Kemensos,” katanya.