Eks Buruh PT BSI Mengadu ke DPRD

by
ADUKAN - Eks buruh PT BSI bersama kuasa hukum saat mengadukan masalah hubungan industrial kepada Komisi C DPRD Kota Pekalongan.

*Terkait Kasus Hubungan Industrial

KOTA – Perwakilan eks buruh PT Blue Sea Indonesia (BSI) Kota Pekalongan didampingi kuasa hukum, Selasa (3/11/2020), mengadukan permasalahan hubungan industrial yang sudah lima tahun berjalan namun belum terselesaikan. Mereka diterima langsung oleh Komisi C dalam rapat dengan pendapat yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker), Slamet Haryadi beserta jajarannya.

Kuasa Hukum eks buruh PT BSI, MA Tholib menjelaskan, kedatanganya ke DPRD dalam rangka mencari solusi permasalahan hubungan industrial yang melibatkan 41 eks buruh PT BSI. “Kami datang ke sini untuk meminta bantuan, barangkali ada solusi terbaik. Kami sudah mengadukan permasalahan ini juga ke Pemkot Pekalongan dan Kepolisian,” tuturnya yang ditemui usai rapat.



Tholib menjelaskan, permasalahan tersebut diawali dari kasus PHK 41 eks buruh PT BSI pada tahun 2015 lalu. Setelah buntu pada tahap bipartit dan tripartit, mereka kemudian memilih menempuh jalur hukum dan kasusnya sudah diputus oleh PN Semarang yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung. Pihak tergugat dihukum membayar hak PHK para penggugat.

Namun dalam perjalanannya, hukuman yang ditetapkan kepada tergugat yakni PT BSI belum terlaksana sampai tahun 2020. “Kasus ini sudah inkrah dan sudah dilaksanakan eksekusi. Yang pertama melalui sidang aanmaning di mana pihak tergugat tidak hadir. Tahap selanjutnya, eksekusi sita. Dari 13 perkara sudah disita satu buah truk dan dua nomor rekening oleh juru sita PN Pekalongan. Namun barang harus dilelang dan kami terkendala dengan uang panjar yang harus dibayar terlebih dahulu,” jelasnya.

Tholib yang juga ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) mengatakan, dalam proses lelang pihaknya harus mengeluarkan uang panjar paling sedikit Rp21 juta. Rinciannya, untuk mendatangkan apraisal sebesar Rp5 juta dan uang panjar ke media sebesar Rp16 juta. “Jadi untuk melelang satu unit truk itu sekurang-kurangnya harus menyediakan uang panjar Rp21 juta dan itu belum tentu berhasil,” tambahnya.