Belum Penuhi Syarat Gelar KBM Tatap Muka

by
RAPAT KERJA - Komisi C DPRD Kota Pekalongan mengundang jajaran Dinas Pendidikan dalam rapat kerja membahas peluang dibukanya kembali KBM tatap muka.

KOTA – Komisi C DPRD Kota Pekalongan mengundang jajaran Dinas Pendidikan dalam rapat kerja membahas peluang membuka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara langsung atau tatap muka, Selasa (3/11/2020). Rapat kerja tersebut digelar dalam rangka meneruskan aspirasi masyarakat yang mempertanyakan waktu dilaksanakannya kembali KBM tatap muka di sekolah.

Kepala Dinas Pendidkkan, Soeroso, dalam paparannya menjelaskan bahwa dalam penentuan dapat digelarnya KBM tatap muka atau tidak sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang sudah dua kali diterbitkan. Dalam SKB yang pertama, disebutkan bahwa syarat daerah dapat kembali menggelar KBM tatap muka yakni jika wilayahnya sudah masuk hijau dalam peta risiko Covid-19 yang diterbitkan Satgas Covid-19 pusat.



Namun kemudian, dalam SKB yang kedua dilakukan perluasan yakni daerah yang diperbolehkan menggelar KBM tatap muka adalah daerah yang masuk zona kuning dan hijau. Untuk daerah dengan zona oranye atau merah, dilarang menggelar KBM tatap muka. “Sedangkan data terakhir, Kota Pekalongan masih masuk dalam zona oranye atau risiko sedang. Sehingga yang berlaku adalah larangan KBM tatap muka,” tuturnya.

Selain persyaratan terkait peta risiko, dikatakan Soeroso ada beberapa ketentuan lainnya dalam SKB tersebut. Diantaranya bahwa otoritas pemberian izin KBM tatap muka ada di tangan Satgas Covid-19 Kota Pekalongan. Kemudian, satuan pendidikan atau sekolah juga sudah dalam kondisi siap. Juga adanya persetujuan dari orang tua siswa.

“Jika sudah masuk zona kuning atau hijau, maka juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Jika sudah ada izin dari Satgas Covid-19 setempat, satuan pendidikan juga harus dipastikan siap. Selanjutnya, orang tua siswa juga harus menyetujui. Bagi yang setuju, dipersilakan siswanya untuk ikut KBM tatap muka tapi bagi orang tua yang tidak setuju, juga tetap harus dilayani dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),” jelasnya.