Akhirnya, Raperda RTRW Disahkan

by
NOTA KESEPAHAMAN - Plt Ketua DPRD, Nusron saat menyerahkan nota kesepahaman terkait pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang perubahan Perda Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW.

KOTA – DPRD Kota Pekalongan akhirnya mengesahkan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Raperda RTRW akhirnya berhasil diselesaikan setelah tiga tahun tertunda karena proses yang cukup panjang. Pengesahan Raperda tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda perubahan Perda Nomor 30 Tahun 2011, Rabu (21/10/2020).

Ketua Pansus Raperda RTRW, Fauzi Umar Lahji mengatakan, proses pembahasan Raperda tersebut harus menunggu sampai tiga tahun lamanya. “Prosesnya cukup panjang dan menunggu sampai tiga tahun. Karena kami juga harus menunggu banyaknya peraturan yang berubah,” tutur Fauzi dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Plt Ketua DPRD, Nusron.

Sementara Wali Kota Pekalongan, dalam pendapat akhirnya mengatakan bahwa Raperda tersebut adalah Raperda yang cukup panjang dalam penyusunannya, karena harus melalui beberapa proses hingga ke Pemerintah Pusat. Setiap prosesnya juga cukup memakan waktu sehingga dapat dipahami apabila Raperda ini baru dapat dilakukan persetujuan bersama pada hari ini.

“Diharapkan setelah melewati penyusunan dan prosedur yang cukup panjang, Raperda ini dapat dijadikan pedoman yang baik dalam merencanakan, memanfaatkan, dan mampu mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan rencana pembangunan yang berisi rencana pengembangan wilayah kota yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan dinamika pembangunan,” tutur Saelany.

Pada kesempatan tersebut, Saelany juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan semua anggota Pansus, yang telah memberikan pandangan dan masukan untuk penyempurnaan dari Raperda dimaksud. Menurutnya, sejak ditetapkan pada tahun 2011 sampai dengan saat ini, lanjut Saelany, terdapat berbagai regulasi dan kebijakan pembangunan nasional yang dinamikanya berbeda dengan regulasi pada saat penyusunan sebelum tahun 2011.

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dan perbaikan sesuai dengan dinamika tersebut agar terwujud pengembangan dan pengaturan sistem dan aktivitas ruang wilayah di Kota Pekalongan yang aman, nyaman,produktif, dan berkelanjutan.(nul)