55 Persen Remaja Pernah Akses Konten Porno

by
Ilustrasi (ISTIMEWA/radarsolo)

Paparan konten porno pada remaja kian mengkhawatirkan. Bahkan, hampir 55 persen remaja pernah mengakses konten porno. Hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk pada kesehatan mental. Seperti kekerasan seksual dan bullying. Sehingga perlu ada pendekatan integratif pencegahan kekerasan seksual dan bullying.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Ismi Dwi Astuti Nurhaeni mengatakan, dirinya telah melakulam riset perilaku seksual remaja di 14 sekolah di eks Karesidenan Surakarta. Riset melibatkan siswa tingkat SMP dan SMA. Hasilnya, ada 55,6 persen remaja yang pernah mengakses situs porno. Di mana 71,5 persen didominasi oleh remaja laki-laki.

“Angka remaja yang mengakses masih cukup tinggi. Dan dikhawatirkan ini menjadi salah satu pemicu adanya kasus pelecehan seksual,” kata Ismi, Kamis (15/10).

Tindakan kekerasan seksual ditandai dengan ancaman dan paksaan terhadap korban. Kekerasan seksual bisa terjadi melalui kontak sosial maupun perilaku sosial nonkontak. “Bentuknya bisa perkosaan, penyerangan seksual, komentar seksual, cumbuan yang tidak diinginkan, pelecehan, dan membuat simbol-simbol seksual dengan tangan,” imbuhnya.

Ismi menambahkan, unsur kekerasan seksual bisa berupa perbuatan seksual yang tidak diinginkan korban. Adanya pelaku dan korban serta ada ancaman atau paksaan pada seseorang. Sehingga hal tersebut harus menjadi kewaspadaan dan perlunya pendampingan pada remaja.

Kasat Reskrim Polresta Surakarta AKP Purbo Adjar mengatakan, peluang terjadinya kekerasan seksual dan bullying terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Dan Polri memiliki tanggung jawab dalam perlindungan perempuan dan anak melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Unit PPA sendiri memiliki dasar hukum dalam penanganan kekerasan seksual dan bullying. Seperti pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

“Sejumlah perilaku yang tidak disadari masyarakat dalam pergaulan sehari-hari masuk dalam kategori kekerasan seksual dan bullying. Seperti ucapan bernada seksual, menampar, menginjak kaki, memaki, mencibir, hingga menyebar fitnah. Dan ada sanksi pidana bagi pelaku,” terangnya.

Pelaku kekerasan seksual dan bullying dapat dijatuhi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp 72 juta. Sehingga unit PPA memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Serta melakukan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Selain itu, Koordinator Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen Mami Sugiarsi mengatakan, pihaknya telah mendampingi pelaku maupun korban kekerasan seksual dan bullying selama 15 tahun. Total telah menangani 435 kasus. Namun, Mami Sugiarsi mengaku tidak pernah memenjarakan satu pun pelaku kekerasan seksual.

“Saya tidak pernah memenjarakan pelaku yang didominasi laki-laki. Saya milih mencuci otak mereka agar anak-anaknya dan keluarganya tetap punya tulang punggung dalam mencari penghasilan,” terangnya.

Mami menerangkan perlunya perlindungan anak dalam membangun keluarga sehat. Bisa dengan membangun karakter anak. Sehingga perlu peningkatan mutu dalam pola pengasuhan anak. Sebab, perilaku kekerasan harus dicegah sejak dalam keluarga. (rgl/ria/radarsolo)