Wali Kota: Pemkot Bentuk Tim Wadahi Aspirasi Terkait UU Cipta Kerja

by
HADIRI - Bersama forkompinda, Wali Kota HM Saelany Machfudz SE mengikuti kegiatan Vidcon Rapat Koordinasi dalam Rangka Sinergitas Kebijakan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibuslaw di Ruang Kresna Setda Kota Pekalongan, Rabu (14/10/2020).

KOTA – Wali Kota HM Saelany Machfudz SE menyampaikan bahwa Pemkot bersama DPRD Kota Pekalongan akan membentuk tim kajian terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang belum lama ini disahkan oleh DPR RI.

Demikian disampaikan usai mengikuti kegiatan Vidcon Rapat Koordinasi dalam Rangka Sinergitas Kebijakan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibuslaw di Ruang Kresna Setda Kota Pekalongan, Rabu (14/10/2020). “Pemkot bersama DPRD akan bersinergi membentuk tim kaji yang siap mewadahi aspirasi masyarakat terkait penolakan pada Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang belum lama ini disahkan oleh DPR RI,” ucapnya.

Wali Kota menegaskan, dengan vidcon dari pemerintah pusat bersama sejumah kementerian baik Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Menkeu, Menaker, Menteri LHK, Menteri ATR/Kepala BPN, Menkop UKM , Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan instansi terkait lainnya ini memberikan suatu penjelasan bahwa RUU ini ternyata menyangkut banyak isu-isu didalamnya.

“Sehingga, sesuai arahan Menkopolhukam RI, Mahfud MD tadi setiap kepala daerah dan jajaran Forkopimda agar dapat menjaga keamanan serta mengedukasi masyarakat dengan memberikan pemahaman yang baik terkait UU Omnibuslaw ini,” ucapnya.

Dalam vidcon tersebut, sambung Saelany, masing-masing kementerian memaparkan mengenai isu UU Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibuslaw baik mengenai materi-materi yang sebenarnya, dibandingkan dengan hoaks dan tentang manfaat apa yang akan diperoleh dari UU Cipta Kerja tersebut.