Demo Tolak UU Cipta Kerja Berlanjut, Kali Ini PMII Demo di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan

by

KAJEN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pekalongan menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (14/10/2020).

Pantauan Radar, puluhan mahasiswa melakukan longmarch dari Tugu 0 KM Kota Kajen menuju ke Gedung Dewan. Disepanjang perjalanan, mahasiswa melakukan teatrikal dengan membawa keranda. Begitu sampai di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, massa PMII menggelar orasi sekaligus melakukan teatrikal. Sejumlah peserta aksi juga membagikan setangkai bunga mawar ke aparat keamanan yang mengamankan jalannya aksi siang itu.

Massa mahasiswa di antaranya membentangkan spanduk di antaranya bertuliskan ‘DPRD Masih Wakil Rakyat?’, ‘UU Ciptaker=Perbudakan Modern’, ‘PMII Menolak Unjuk Rasa Anarkis di Kabupaten Pekalongan’, dan ‘DPR Harus Prorakyat’.

Beberapa saat setelah melakukan orasi, belasan perwakilan mahasiswa ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Wakil Ketua DPRD Masudah, Ketua Komisi 3 Abdul Munir, Ketua Komisi 1 Dodiek Prasetyo, dan sejumlah wakil rakyat lainnya seperti Endang, Sarjono, dan Catur Ardiansyah.

Pada kesempatan itu, Ketua PMII Kabupaten Pekalongan, Wisnu Wardana, menyatakan, pihaknya menilai UU Ciptaker cacat dari segi formil dan material. Disebutkan, dari segi formil atau proses legislasinya DPR RI dinilai tidak mengindahkan asas-asas dalam pembuatan RUU. DPR RI dalam penyusunan RUU itu, kata dia, menabrak asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, dan asas kedayagunaan.

“Ini terlihat tergesa-gesa dalam membuat RUU ini dan tidak partisipatif dengan tidak melibatkan semua stakeholder yang terdampak oleh UU ini,” kata dia.

Dari sisi material, lanjut dia, pihaknya menyoroti di bab agraria, ketenagakerjaan, dan klaster pendidikan. “Kami merasa pendidikan seolah-olah menjadi komoditi usaha. Pendidikan adalah hak seluruh warga negara Indonesia. Hal itu sudah kontradiksi dengan cita-cita bangsa ini yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang menjadi keresahan kami,” ujar dia.

Tuntutan mahasiswa, lanjut dia, menolak UU Cipta Kerja, menuntut DPR RI dan pemerintah mencabut undang-undang tersebut, menuntut presiden untuk mengeluarkan perpu, dan mendorong DPRD untuk setuju dan mendukung judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun menjelaskan bahwa mahasiswa menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Pekalongan terkait UU Cipta Kerja. “Setelah dialog yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman PMII, kami DPRD menerima semua usulan dan aspirasi dari PMII, dan akan kami sampaikan ke DPR RI,” kata dia.

Dikatakan, pihaknya juga akan mengkaji UU Cipta Kerja di DPRD Kabupaten Pekalongan, sehingga ada pemahaman yang sama di DPRD. “Kita berharap agar UU Cipta Kerja ini nantinya bisa dipahami bersama oleh kita dan masyarakat secara keseluruhan,” kata Hindun. (had)