Ketua KAMI Medan Ditangkap, Diduga Jadi Penyuplai Logistik Pendemo Tolak Omnibus Law

by
Paparan Kapolda Sumut di Rumah Dinas Gubernur Edy Rahmayadi. Dimana poin ke-7 menerangkan penangkapan Ketua KAMI Medan. Pojoksumut

Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap Ketua Koalisi Aksi Menyelamtkan Indonesia (KAMI) Medan, Hairi Amri.

Hairi diduga terlibat dalam kerusuhan saat demo tolak Omnibus Law di DPRD Sumut, Kamis (8/10/2020) lalu.

Hal itu dikatakan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dalam paparannya kepada Forkopimda Sumut dan perwakilan buruh di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

Ada delapan poin yang dibeberkan Sormin, dimana poin ketujuh disebutkan pihaknya menangkap Hairi lantaran diduga sebagai penyuplai logistik kepada pendemo.

“Mengamankan Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) An Hairi Amri yang diketahui penyuplai logistik,” tulis Martuani dalam paparannya.

Usai paparan, Martuani menyebutkan tak hanya satu dari KAMI yang diamankan. Hanya saja, siapa identintas lainnya yang ditangkap Polda, Martuani enggan menjabarkan.

Dia hanya memastikan statusnya sudah tersangka. “Sudah ditetapkan menjadi tersangka,” tegasnya.

Martuani juga menjelaskan pihaknya telah menetapkan 30 tersangka dalam demo Omnibus Law selama dua hari di Medan, yaitu, Kamis (8/10/2020) dan Jumat (9/10/2020).

Dari jumlah itu, 24 adalah diduga terlibat dalam pengrusakan/pembakaran, 4 membawa senjata tajam dan 2 menebar ujian kebencian.

Martuani menjelaskan bahwa polisi itu tugasnya menjaga hak setiap orang dan mempersilahkan untuk demo. “Saudara boleh unjuk rasa, tapi jangan rampas hak orang lain dengan melempar batu. Pada demo itu kita sudah menetapkan 30 orang tersangka, 10 orang unras (pengunjuk rasa) yang positif narkoba, itu lah bahayanya bila demonstran disusupi oleh kelompok-kelompok tertentu. Kalau sudah seperti ini kita semua yang dirugikan. Kalau kalian bisa mengontrol pendemo untuk tidak anarkis, silahkan berdemo,” jelasnya.

Dia juga menyarankan yang kontra dengan Omnibus Law dilakukan dengan melalui jalur yang benar, antara lain dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut menurutnya lebih bermanfaat ketimbang demo di jalanan yang berujung kericuhan dan perusakan.

“Lebih bermartabat mengajukan penolakan melalui Judicial Riview ke Mahkamah Konstitusi. Keliru kawan-kawan bila meminta Gubernur untuk menolak. Kami siap memfasilitasi saudara-saudara untuk berangkat ke Jakarta bertemu dengan hakim-hakim di MK untuk menyampaikan ketidaksetujuannya,” ungkapnya. (nin/pojoksumut)