Bappenas Kebut Pembuatan Master Plan untuk Kawasan Industri Terpadu Batang

by
Rombongan dari Kementrian PPN/Bappenas saat mengunjungi KIT Batang.

BATANG — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini tengah ‘mengebut’ pembuatan Master Plan pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

“Saat ini master plan KIT Batang tengah kita susun. Dan master plan ini menjadi kunci untuk menetapkan rencana tata ruang wilayah, dan penetapan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan 201 PSN di Indonesia,” ungkap Deputi Pengembangan Regional, Kementrian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, disela-sela mengunjungi KIT Batang, Senin (12/10/2020).

Menurut Rudi, Mater Plan ini juga akan menjadi reverensi untuk merubah status tanah dari Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 9 menjadi wilayah kawasan industri atau Hak Pengelola Lahan (HPL).

“Untuk perubahan HGU menjadi HPL akan kita koordinasikan Kementerian ATR/BPN, dan ditargetkan 2 sampai 3 bulan akan selesai. Namun seharusnya bisa lebih cepat dari itu, agar segera bisa memberikan kepastian pada investor yang akan masuk ke KIT Batang,” jalas Rudi.

Bupati Batang Wihaji yang ikut mendampingi kunjungan tersebut mengatakan, selama dua bulan ini penyiapan KIT sudah sesuai dengan rencana yang disiapkan. Yaitu pada bulan Oktober hingga Desember dilakukan pekerjaan insfrastruktur dasar di kawasan industri, seperti Cut n Fill lahan. Pembuatan exit tol, dan juga pembangunan simpang susun.

“Disisi lain, pembuatan Master Plan dan Feasibility Study serta Amdalnya masih dalam proses. Kita targetkan semuanya sudah selesai pada akhir tahun ini, sehingga pafa Januari 2021 investor sudah bisa masuk di KIT Batang,” beber Wihaji.

Bupati Wihaji menegaskan, dalam pengembangan KIT Batang tidak hanya fokus pada 450 hektar saja yang masuk dalam RTRW-nyq. Mengingat luasan tahap pertama itu hanya untuk mempercepat prioritas tahapan saja, karena jika nanti Keppres PSN keluar, maka sebanyak 4.300 hektar sudah masuk RTRW semuanya.

“KIT Batang tidak akan bersaing dengan kawasan industri di daerah tetangga. Justru harus bisa bersinergi, karena bagian dari percontohan kawasan yang dikelola oleh negara. Dan semangatnya adalah NKRI agar memiliki daya saing dengan negara lain, seperti Vietnam atau Kamboja,” tandas Wihaji. (don)