Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Kaget, PT Pajitex Ajukan Perluasan Perusahaan, Namun Ratusan Buruh Malah di PHK

by

KAJEN – Sebanyak ratusan buruh korban PHK PT Pajitex melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, mereka mengadukan nasibnya kepada wakil rakyat agar persoalan terkait PHK bisa diselesaikan. Dalam aksi demo tersebut mereka berorasi dan membentangkan spanduk bertuliskan ‘jangan rampas hak-hak kami’, ‘pengusaha jangan arogan dan menang sendiri’, dan ‘tegakkan undang-undang ketenagakerjaan’.

Setelah melakukan orasi sekitar satu jam, ada perwakilan dari buruh ditemani pihak SPN untuk melakukan audiensi dengan anggota dewan yang menghadirkan dinas terkait dan juga dari pihak perusahaan.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan, Kholis Jazuli mengatakan bahwa penyampaian aspirasi terkait permasalahan ketenagakerjaan dalam hal ini PHK karyawan yang terjadi di PT Pajitex.

Setelah mendengarkan keterangan dari pihak buruh dan juga pihak management PT Pajitex ditambah dengan keterangan dari dinas terkait, dari DPRD Kabupaten Pekalongan merekomendasikan agar PHK yang terjadi pada karyawan PT Pajitex agar tidak terjadi atau dikaji ulang, apalagi ditengah pandemi seperti ini.

“Kami sendiri kaget PT Pajitex ada PHK, karena secara fisik ada ijin perluasan pembangunan di dalam pabrik dan ada isu akan ada penambahan mesin besar secara modern. Sehingga kami melihat bahwa harusnya PT Pajitex tidak melakukan PHK, kami sangat menyesalkan itu,” ujar Kholis saat audiensi di ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat (9/10/2020).

View this post on Instagram

A post shared by Radar Pekalongan (@radarpekalongan) on



Kemudian, dari tingkat keterbukaan sendiri pihak PT Pajitex tidak transparan, laporan keuangan perusahaan tidak disampaikan kepada para pekerja dan mereka melakukan PHK secara sepihak dengan alasan keuangan perusahaan tidak stabil akibat pandemi.

PT Pajitex sendiri dalam melaporkan jumlah karyawan yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga tidak transparan. “Dari jumlah seluruh karyawan sekitar 1.300 an pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan hanya 400 an orang dan BPJS Ketenagakerjaan hanya 900 orang,” tukasnya.

terkait dengan BPJS Kesehatan, PT Pajitex juga tidak mengakomodir sesuai kewajibannya, ada salah satu pekerja yang mengatakan bahwa kami hanya ditawari apakah akan ikut jaminan kesehatan lewat perusahaan atau lewat pemerintah. Tetapi dari pihak management merekomendasikan agar lewat pemerintah saja agar bisa mendapatkan bantuan lebih.

“Saya merasa prihatin mendengar itu, kita anggarkan dana yang besar untuk jaminan kesehatan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetapi ada perusahaan yang mencoba memanfaatkan itu dan tidak melakukan kewajibannya,” tuturnya.

Kholis berharap, agar PT Pajitex mengkaji ulang terhadap keputusan PHK tersebut karena pemerintah juga menyarankan kepada para perusahaaan agar dimasa pandemi ini jangan ada PHK karena akan mengakibatkan pengangguran semakin banyak.

Perwakilan dari pihak management PT Pajitex, Susilo selaku kuasa hukum dari PT Pajitex menghormati apa yang disampaikan oleh pihak DPRD Kabupaten Pekalongan yang mengharapkan tidak ada PHK. Tetapi situasi pandemi yang mengakibatkan keuangan perusahaan tidak sehat akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK.

“Sebenarnya dari pihak perusahaan sudah melakukan beberapa upaya, mulai dari memberlakukan shift kerja sesuai protokol kesehatan, merumahkan sementara dengan gaji 50%, dll. Tetapi itu semua tidak cukup, akhirnya perusahaan harus menutup satu bagian unit yang mengakibatkan PHK di unit tersebut,” terangnya.

Hasil dari audiensi tersebut nanti akan dibawa kepimpinan pusat yang ada di Surabaya dan kemungkinan kepusan PHK memang sulit dihindari.

Sementara itu, Perwakilan karyawan PT Pajitex korban PHK, Isa Hanafi menuntut agar perusahaan melakukan sesuai aturan undang-undang. “Kami menginginkan agar tidak ada terjadinya PHK,” jelasnya.

Karena menurut Isa, saat pandemi seperti ini untuk mencari pekerjaan sangat susah dan terdampak PHK juga maka kami akan lebih susah lagi.

“Semoga perusahaan punya itikad baik kepada karyawan yang di PHK untuk menyelesaikan masalah ini,” harapnya.