RUU Omnibus Law Dipandang Merugikan

by
Achmad Misrin Koordinator Jakerham Kendal

*Tidak Hanya Akan Rugikan Buruh
*Dewan Buruh Kendal Buat Petisi

KENDAL – Diketoknya (sahkan,red) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law menjadi undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai dapat merugikan banyak sektor tidak hanya bagi buruh.

Sebab di dalam RUU omnibus law itu terdapat sebanyak 75 undang-undang yang diperas menjadi satu. Namun kini sedang menjadi kontroversi dan menjadi sorotan hangat adalah soal RUU Cipta Kerja.

Koordinator Jakerham Kendal, Achmad Misrin mengatakan, banyaknya undang-undang yang ada di RUU omnibus law itu tak hanya ditujukan untuk kalangan buruh, melainkan juga mencakup banyak sektor, seperti ada undang-undang pers, sistem pendidikan nasional (sisdiknas), guru, perguruan tinggi (PT), kedokteran, kebidanan, tata cara perpajakan, pertambangan, pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan undang-undang lainnya.

Bagi aktivis yang tak hanya konsen dalam perlindungan anak dan perempuan tersebut, bahwa RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang bagi para wakil rakyat di Senayan itu merupakan terobosan, namun bagi dirinya adalah sebuah kemunduran yang ratusan tahun dilakukan oleh gerakan rakyat di abad ke-19 saat VOC masuk ke Indonesia.

“Ini artinya memeras 75 undang-undang jadi satu kebijakan yang memberikan celah pada investor atau modal asing untuk masuk ke Indonesia,” katanya, kepada Radar Pekalongan, via telpon, Selasa (06/10/2020).