Pandemi, 19 Ribu Pekerja di Daerah Ini Terkena PHK

by

Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Banten terus meningkat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mendorong agar perusahaan tidak menempuh kebijakan PHK terhadap pekerjanya.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Alhamidi mengatakan, hingga akhir pekan lalu, angka PHK di Banten mencapai 19 ribu orang. “Jumlahnya terus bertambah,” ujar Alhamidi, kemarin.

Kata dia, pihaknya mendorong agar perusahaan tidak memPHK para pekerjanya. Tetapi dapat mengambil kebijakan dirumahkan. “PHK jalan akhir, kita punya jalan lain yakni dirumahkan. Maka manfaatkan bipartit. Kalau mau dirumahkan silahkan, mau dibayar 10 persen, 20 persen, 30 persen, silahkan, asal sepakat,” terangnya.

Kemudian, lanjut Alhamidi, perusahaan wajib memberi laporan kepada Disnakertrans terkait jumlah pekerja yang dirumahkan maupun di PHK.

Ia mengaku pihaknya juga melakukan penempatan tenaga kerja asal Banten ke daerah lain seperti Solo. “Ada juga yang keluar negeri tapi gak sebanding. Lajunya (PHK-red) menambah terus,” ujar Alhamidi.



Meskipun begitu pihaknya tetap berusaha melakukan penempatan tenaga kerja. Beberapa waktu lalu, sekira 200 orang tenaga kerja yang ditempatkan. Tak hanya jumlah PHK yang bertambah, tetapi perusahaan yang tutup juga bertambah. Data terakhir Disnakertrans mencatat ada 72 perusahaan tutup. “Mungkin masih ada lagi yang belum terlaporkan. Bertambah,” ungkapnya.

Kata dia, kondisi ini disebabkan pandemi Covid-19. Tetapi, Banten masih jauh lebih dibandingkan provinsi lain. Di provinsi lain, ada ratusan perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.

“Ada perusahaan yang tadinya di Tangerang pindah ke Solo. Saya minta perekrutan tenaga kerja dari sini dua ribu orang. Dari warga Banten ditempatkan ke Solo,” tuturnya.

Alhamidi mengatakan, adanya perusahaan yang pindah ke provinsi lain karena angka upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Banten cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Namun, pembahasan UMK 2021 belum dilakukan karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat. “Belum dikeluarkan surat dari menteri,” ujarnya.

Kata dia, perusahaan yang paling banyak tutup di daerah Tangerang Raya. Namun, ia yakin ada investor yang akan masuk ke Banten dan melakukan perekrutan tenaga kerja dengan jumlah cukup besar.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Mahdani mengatakan, realisasi investasi di Banten selama pandemi belum diketahui. “Kami menunggu data dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal-red) RI. Tanggal 10 nanti baru ada,” ujar Mahdani. (nna/nda/radarbanten)