Protes PHK, Ratusan Buruh PT Pajitex Aksi Turun ke Jalan

by
AKSI - Ratusan buruh PT Pajitex melakukan aksi unjuk rasa dan mengadu ke Kantor Satwasker Disnakertrans Provinsi Jateng Wilayah Pekalongan atas langkah PHK sepihak oleh perusahaan, Selasa (22/9/2020). Wahyu Hidayat

KOTA – Ratusan buruh PT Pajitex yang berlokasi di Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan melakukan aksi turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa, memprotes PHK sepihak oleh perusahaan, Selasa (22/9/2020).

Aksi unjuk rasa damai itu semula digelar di depan pabrik tekstil pembuat sarung tersebut. Lalu, aksi dilanjutkan dengan berkonvoi ke Kantor Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Pekalongan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pemuda, Kota Pekalongan untuk mengadukan permasalahan yang mereka alami.

Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan, Ali Sholeh, menjelaskan aksi digelar sebagai tindak lanjut rencana PHK sepihak oleh PT Pajitex terhadap 257 karyawan. PHK tersebut menurutnya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, karena besaran pesangon yang akan diberikan di bawah ketentuan.

“Dan dari 257 orang itu, ada 9 orang pengurus serikat yang sudah diPHK harus dipekerjakan kembali. Sisanya, meminta pesangon dua kali PMTK (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) karena perusahaan melakukan efisiensi,” katanya.

Sementara, alasan dari perusahaan melakukan PHK yang dikatakan karena pailit atau merugi, menurutnya tidak beralasan karena kenyataannya perusahaan masih terus beroperasi bahkan sedang membangun. “Sehingga alasan pailit itu tidak beralasan dan harus dibuktikan. Sedangkan perusahaan hanya bisa mengasih 0,75 persen dari PMTK,” ungkapnya.

Ketua PSP PT Pajitex, Thohirin, menjelaskan sebelumnya telah ada dua kali perundingan bipartit antara pihak perusahaan dengan karyawan, namun tidak terjadi kesepakatan. Tidak adanya titik temu karena karyawan yang akan terkena PHK meminta pesangon dua kali PMTK. “Uang pesangon, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pihak perusahaan hanya memberikan 0,75 persen dari bayaran yang diterima,” katanya.

Perwakilan karyawan, didampingi pengurus SPN, kemudian mengadu ke Satwasker dan ditemui Kepala Satwasker Wilayah Pekalongan yang didampingi Kepala Bidang Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsos Disnakertrans Provinsi Jateng, Kepala BP3TK Disnaker Provinsi Jateng, dan beberapa pejabat lainnya.

Kepala Satwasker Wilayah Pekalongan Sri Hardono menjelaska pihaknya selaku Satwasker terfokus pada penanganan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. “Selama ada pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan, kita baru turun selesaikan. Kita bekerja sesuai tupoksi atau porsi masing-masing,” katanya.

Kabid HI dan Jamsos Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Eni Nurhayatini, menjelaskan bahwa permasalahan tersebut masih proses bipartit dan belum ada titik temu. Sebelum diselesaikan di tingkat provinsi, maka permasalahan antara pengusaha dan pekerja harus melalui tahap-tahap di Disnaker kabupaten kota setempat.

“Tadi disampaikan juga pihak perusahaan masih bersedia untuk diajak bipartit. Jadi langkah inilah yang harus ditempuh oleh para pihak. Semoga ada titik temu. Tapi kalau misalnya tidak ada titik temu, maka sesuai UU 2 Tahun 2004 kalau tidak ada titik tenu, pekerja bisa mencatatkan ke Disnaker Kabupaten Pekalongan untuk mendapat fasilitasi yaitu tahapan mediasi,” katanya.

Jika dalam mediasi itu ada titik temu, maka akan dibuat perjanjian bersama. Tetapi jika masih juga tidak ada titik temu, maka mediator akan menerbitkan anjuran tertulis yang diserahkan ke para pihak.

“Dalam waktu 10 hari, para pihak harus memberikan jawaban. Kalau tidak menjawab, artinya tidak menerima anjuran, dan pihak yang merasa dirugikan bisa melanjutkan ke pengadilan hubungan industrial, untuk Jawa Tengah adanya di Semarang,” tuturnya.

Usai melaksanakan aksinya, ratusan buruh tersebut kemudian membubarkan diri dengan tertib dan akan berkoordinasi dengan Disnaker setempat untuk proses selanjutnya sampai tuntutan mereka bisa dipenuhi perusahaan.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan perwakilan karyawan, pihak perusahaan yang diwakili lawyer-nya, Susilo, mengatakan perusahaan masih tetap mempertahankan angka 0,75 persen sebagai pesangonnya. Dirinya sendiri tidak bisa memutuskan mengingat pihak perusahaan masih menunggu koordinasi dengan pihak manajemen perusahaan yang berada di Surabaya. (way)