LSM dan Ormas Deklarasi Tolak Politik Uang dan Isu SARA

by
DEKLARASI - Perwakilan ormas dan LSM saat melakukan deklarasi untuk berkomitmen menjaga kondusifitas Kota Pekalongan dalam Pilwalkot dan menolak politik uang, isu SARA dan hoaks.

KOTA – Bawaslu Kota Pekalongan, mengundang ormas dan LSM di Kota Pekalongan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, Senin (21/9/2020). Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Horison tersebut, selain diberikan berbagai pembekalan mengenai Pilkada, juga dilakukan pembacaan deklarasi menolak politik uang, isu SARA dan kabar hoaks oleh perwakilan ormas dan LSM.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Sugiharto menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya dari ormas dan LSM untuk bersama mewujudkan Pilwalkot yang demokratis, berintegritas, sehat dan baik. “Dalam kegiatan ini juga dilakukan deklarasi sebagai bentuk komitmen bersama elemen masyarakat untuk mewujudkan Pilwalkot yang kondusif serta menolak politik uang, isu SARA dan kabar hoaks dalam Pilwalkot tahun 2020,” tuturnya.

Agenda tersebut, lanjut Sugiharto, diinisiasi setelah sebelumnya perwakilan dari ormas dan LSM di Kota Pekalongan mendatangi Bawaslu. Kehadiran mereka dalam rangka berdiskusi dan menyampaikan masukan serta aspirasi terkait tahapan kampanye. Dari diskusi itu, kata Sugiharto, disepakati bahwa ormas dan LSM di Kota Pekalongan menolak politik uang.

Dengan komitmen tersebut, Bawaslu dikatakan Sugiharto juga meminta bantuan dari elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi melakukan pengawasan sehingga Pilwalkot bisa berjalan dengan baik tanpa adanya politik uang.

Dalam kegiatan, hadir dua narasumber yakni Kapolres Pekalongan Kota AKBP Egy Andrian Suez dan Kajari Kota Pekalongan, Zainul Arifin. Dalam pemaparan materinya, Kapolres menyebutkan bahwa ada beberapa tahapan dalam Pilwalkot yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi yakni pada tahapan kampanye, tahapan masa tenang dan tahapan pungut hitung.