Sempat Menghilang, 12 Sertifikat Milik Perusda Aneka Usaha Berhasil Ditemukan

by
Ketua dan anggota Komisi C DPRD Batang saat mengecek sertifikat milik Perusda yang telah ditemukan.

*Terungkap dalam RDP Komisi C dan Pimpinan DPRD Batang dengan Manajemen dan Pihak Pemkab Batang

BATANG – Untuk mengetahui kondisi dan persoalan yang terjadi di Perusda Aneka Usaha, Komisi C dan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran manajemen dan juga pihak inspektorat. Hasilnya, didapatkan sejumlah fakta yang cukup mengejutkan.

Pada RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Batang, Nur Untung Slamet tersebut diketahui bahwa sejumlah sertifikat lahan milik Perusda yang sempat ‘memghilang’ telah berhasil ditemukan seluruhnya. Selain itu, juga terungkap bahwa persoalan yang terjadi di Perusda ternyata sudah masuk ke ranah hukum, dan sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang.

“Untuk sertifikat lahan, saat ini sudah kita pegang semua. Untuk lahan milik Perusda yang ada di Gringsing, sertifikatnya sudah kita temukan di notaris yang ada di Semarang, dan saat ini sudah kita dapatkan kembali,” ungkap PLT Direktur Perusda Aneka Usaha, Sri Purwaningsih, saat RDP dengan dewan.

Penjelasan Sri Purwaningsih tersebut diberikan untuk menjawab pertanyaan dari Ketua Komisi C DPRD Batang, Tofani Dwi Arianto terkait aset lahan milik Perusda Aneka Usaha.

Sri Purwaningsih menjelaskan, untuk lahan yang sertifikatnya sudah berhasil diamankan terdiri dari satu lahan yang saat ini dipergunakan untuk usaha perbengkelan. Empat sertifikat untuk lahan yang ada di wilayah Kecamatan Gringsing, 2 sertifikat di wilayah Bandar dan 5 lahan di wilayah Adinuso, Subah.

“Untuk sertifikat yang ada di notaris, menurut penjelasan masih dalam proses pengurusan untuk memperpanjang status HGU (Hak Guna Usaha). Namun, kita putuskan untuk diamankan terlebih dahulu sertifikatnya. Apalagi saat ini sudah masuk ke ranah hukum,” beber Sri Purwaningsih.

Sementara dari pihak keuangan Perusda Aneka Usaha mengungkapkan adanya sejumlah pinjaman pribadi yang dilakukan oleh direktur. Untuk alasanya sendiri bermacam-macam, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup saat pertama kali tinggal di Batang. Selain itu, ada juga yang dikatakan untuk investasi di luar daerah.

Disisi lain, dari hasil audit kinerja yang dilakukan oleh pihak inspektorat, ditemukan adanya tata kelola yang tidak sesuai. Salah satunya tidak adanya kompetensi dari direktur, meskipun sudah melalui uji kompetensi. Selain itu juga tidak ada SOP baku di Perusda.

“Hasil audit memang ada kerugian material dan kasusnya sudah ditangani pihak kejaksaan, sedangkan dari kita sudah menyerahkan bukti-buktinya ke kejaksaan. Namun kita tidak bisa memberikan penjelasan detail kerugiannya sebelum ada putusan persidangan terkait kasus tersebut dipengadilan,” tegas Doni S, dari inspektorat.

Ketua Komisi C DPRD Batang, Tofani Dwi Arianto mengungkapkan, bahwa RDP digelar bulan untuk menggantikan Pansus yang sudah direncanakan oleh pihak dewan. Namun tujuannya sebagai langkah awal dalam menggali persoalan yang ada di Perusda Aneka Usaha sebelum melangkah lebih lanjut.

“Dan dari penjelasan pihak Perusda Aneka Usaha dan juga inspektorat, diketahui bahwa untuk persoalan sertifikat lahan sudah berhasil ditemukan seluruhnya. Sedangkan untuk terkait kasus hukumnya, ternyata sudah ditangani oleh pihak Kejari Batang,” kata Tofani Dwi.

Anggota Komisi C, Muafi menegaskan, pihaknya sengaja menggelindingkan adanya pansus terkait perusda, tujuannya guna mendapat penjelasan secara gamblang terkait persoalan yang terjadi. Mengingat banyaknya informasi simpang-siur di luaran terkait perusda, terutama soal aset maupun keuangan.

“Kita mendapat informasi bahwa sertifikat lahan yang menjadi aset perusda hilang karena diduga dibawa oleh direktur yang lama. Selain itu, adanya penggunaan uang perusda guna kepentingan pribadi. Dan dari RDP ini akhirnya diketahui bahwa sertifikat sudah ditemukan seluruhnya, sedangkan untuk persoalan keuangan, sudah ditangani Inspektorat dan dilanjutkan ke pihak kejaksaan karena adanya dugaan kerugian keuangan,” papar Muafi.

Wakil Ketua DPRD Batang, Nur Faizin menambahkan, bahwa hasil RDP akan diserahkan ke seluruh fraksi yang ada. Sehingga nantinya saat ada Badan Musyawarah (Banmus), masing-masing fraksi sudah bisa memutuskan apakah pansus akan dilanjutkan atau tidak.

“Kita minta ke pihak Sekwan agar notulen RDP hari ini bisa diserahkan ke masing-masing fraksi, sehingga saat Banmus pada Jumat (25/9/2020) sudah ada sikap dari tiap fraksi. Dan untuk sikap akhir sendiri, kita serahlan sepenuhnya ke masing-masing fraksi,” tandas Nur Faizin. (don)