35 Warga Terjaring Operasi Yustisi Masker, Dihukum Lafalkan Pancasila

by
Seorang warga yang kedapatan tidak mengenakan masker, mendapat sanksi untuk melafalkan Pancasila.

BATANG – Sebanyak 35 warga terjaring dalam Operasi Yustisi Masker yang digelar oleh aparat gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres, Kodim 0736 Batang, Senin (21/9/2020). Pada kegiatan yang digelar di seputaran Alun – alun Batang itu, warga yang kedapatan tidak mengenakan masker dikenakan sanksi sosial menghafal Pancasila, menyanyikan lagu Indoensia Raya.

Kapolres Batang AKBP Edwin Louis Sengka, saat memipin operasi mengatakan, operasi Yustisi digelar untuk mendisiplinkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam kesehariannya, khususnya mengenakan masker. Karena itulah, pada kegiatan tersebut petugas memberikan sanksi sosial bagi warga yang kedapatan melanggar.

“Sebelum menggelar operasi yustisi, saya tekankan agar mendisiplinkan diri kita sendiri dalam mentaati protokol kesehatan. Setelah itu, barulah seluruh aparat gabungan untuk bersama-sama mendisiplinkan masyarakat,” jelas Kapolres Batang AKBP Edwin Louis Sengka disela-sela kegiatan.

Pada seluruh petugas, Kapolres juga meminta agar penidakan dalam operasi yustisi masker harus dilakukan secara humanis, tegas dan terukur. “Untuk operasi yustisi sendiri akan kita lebih intensifkan, yaitu tiga kali dalam satu hari, pagi, siang dan malam,” jelas Kapolres.

Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Batang, Akhmad Fatoni menambahkan, warga yang terjaring operasi yustisi kebanyakan karena lalai.

“Banyak warga yang lalai atau lupa tidak mengenakan masker saat ke luar rumah, karena beberapa faktor. Namun untuk tingkat kepatuhan terjadap ptotokol kesehatan dalam menggunkan masker sudah cukup tinggi, dikisaran 70 hingga 80 persen,” beber Akmad Fatoni.

Meskipun tingkat kepatuhan sudah tinggi, namun pihak aparat akan terus berjuang agar bisa kelalaian masyatakat dapat ditekan seminimal mungkin.

“Untuk saat ini tindakan yang diberikan baru sebatas sanksi sosial saja, sedangkan untuk pemberian Sanki lebih berat, seperti sanksi denda, masih menunggu Perda,” tandas Akhmad Fatoni. (don)