Pemkab Pekalongan Godok Perbup untuk Dukung Implementasi Program JKN-KIS

by

Pekalongan – Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang penyelenggaraan jaminan sosial di Kabupaten Pekalongan, Selasa (15/09). Perbup tersebut menginstruksikan kepada semua kepala Organisasi Perangkat Daerah, kepala desa, Kepala Badan Layanan Umum Daerah, Kepala BUMD yang ada di wilayah Hukum Kabupaten Pekalongan yang mempekerjakan pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, untuk wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Ratna Susanti mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pihaknya mengakui bahwa regulasi tersebut masih dalam tahap perumusan oleh para pemangku lain dan masih dalam tahap penyempurnaan. Nantinya diharapkan regulasi tersebut akan mendukung bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan kepesertaannya menjadi peserta JKN-KIS.

“Perbup tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Pekalongan saat ini masih dalam proses perumusan materi. Bupati dan jajaran Dinas terkait sangat mendukung sekali dengan Program JKN-KIS ini, apalagi masih banyak orang yang tidak mampu maupun yang mampu tapi belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS,” ungkap Ratna.

Pada kesempatan pertemuan ini, lanjut Ratna, perumusan dan penggodokan Perbup diharapkan akan menghasilkan substansi-substansi yang ringkas dan lebih jelas sehingga regulasi dapat dipahami oleh berbagai pihak stakeholder pemerintahan.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan Rozza Meirina mengatakan, hingga bulan September 2020, dari 955.988 jiwa total jumlah penduduk wilayah Kabupaten Pekalongan, tercatat 794.805 jiwa atau sekitar 83,14 % masyarakat Kabupaten Pekalongan sudah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. Artinya, masih tersisa 16,86 % lagi yang masih belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.

“Dengan adanya Perbut nanti, masyarakat yang belum mendaftar menjadi peserta JKN-KIS akan lebih didorong untuk lebih peduli dengan jaminan kesehatan dan mendaftarkan dirinya menjadi peserta JKN-KIS. Sebagai masukan dari BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan, untuk tercapainya Universal Health Coverage melalui regulasi Perbup menyebutkan bahwa bagi masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS bagi yang kurang mampu dan fakir miskin bisa masuk melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan melalui APBN ataupun APBD,” ucap Rozza. (ma/ey/rls)