BTN Pekalongan dan KPPN Teken Perjanjian

by
KERJASAMA - Branch Manager BTN Pekalongan Doni Rinaldo dan Kepala KPPN Pekalongan Wahyu Harmono melakukan perjanjian kerja sama kedua belah pihak dalam pengelolaan rekening pengeluaran milik kementrian negara, lembaga dan satuan kerja di Hotel Nirwana, Rabu (16/9/2020).

**Bersinergi Pemanfaatan Pengelolaan Rekening Milik Kementrian

KOTA – Bank BTN Pekalongan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekalongan bersinergi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama kedua belah pihak dalam pengelolaan rekening pengeluaran milik kementrian negara, lembaga dan satuan kerja di Hotel Nirwana, Rabu (16/9/2020).

Perjanjian kerjasama ditandangani kedua belah pihak, yakni Branch Manager BTN Pekalongan Doni Rinaldo dan Kepala KPPN Pekalongan Wahyu Harmono dengan disaksikan utusan dari Kementrian Agama Kota Pekalongan, Batang dan MAN Insan Cendikia, LP Pekalongan, Balai Pemasyarakatan Pekalongan, Rutan Kota Pekalongan, Batang dan Lapas Pekalongan.

Dalam sambutannya, Branch Manager BTN Pekalongan Doni Rinaldo menyampaikan, berdasarkan hasil uji tuntas Kementrian Keuangan pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan, BTN telah ditunjuk menjadi Bank Umum mitra kuasa BUN dalam pengelolaan rekening pengeluaran milik kementrian atau lembaga.

“Sistem kami sudah siap mengkoordinasi dalam penyaluran dana APBN ke daerah,” ucapnya.

Doni Rinaldo menegaskan, BTN telah membangun BTN Goverment Virtual Account sebagai solusi support untuk implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 183 tahun 2019 dengan menerapkan keunggulan. Yang pertama simplifikasi proses bisnis, memangkas proses pengajuan pembukaan rekening pemerintah, kedua dedicated service, layanan BTN melalui kunjungan petugas (PIC) BTN ke eselon/ atau satuan kerja, ketiga Technologi Driven, tim khusus IT dan Channel BTN untuk penanganan restrukturisasi rekening, dan keempat Comply dan Security Concern, memastikan keamanan seluruh akses level Dashboard BTN.

“Dengan menggunakan aplikasi B-Gov VA seluruh transaksi keuangan Bendahara Satuan Kerja Kementrian/Lembaga dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel secara berjenjang sesuai akses level,” terangnya.