Awas, Jangan Sampai Muncul Klaster Pilkada

by
Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria.

Hevy menyatakan, tahapan kampanye akan berlangsung selama 71 hari, yakni mulai 26 September – 5 Desember. Waktu tersebut sudah termasuk debat terbuka antar pasangan maupun kampanye melalui media massa cetak maupun elektronik. Pasangan calon maupun partai politik wajib berkampanye yang baik dengan materi yang memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang baik secara lisan maupun tertulis. Hal lain, pasangan calon dan timnya harus bijak dalam bermedia sosial, tidak melakukan postingan yang mengandung ujaran kebencian, maupun konten-konten yang dapat memicu adu domba antar pasangan maupun masyarakat.

“Jam kampanye juga kita taur. Untuk kampanye di ruangan tertutup dari pukul 09.00 – 18.00. Sedang di ruang terbuka pukul 09.00 – 17.00. Juga diatur larangan-larangan calon pasangan saat kampanye seperti menghasut, mengadudomba parpol, perseorangan atau kelompok, memanfaatkan tempat ibadah dan aturan larangan lainnya yang dapat menimbulkan jatuhnya sanksi,” tandasnya.

Hevy juga meminta peran serta masyarakat untuk bisa mengawasi jalannya proses kampanye serta melaporkan kepada KPU maupun Bawaslu manakala didapati dugaan pelanggaran kampanye. Masyarakat dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan kampanye secara tertulis, paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, waktu dan tempat kejadian perkara serta uraian kejadian.

“Juga dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung yang disampaikan kepada KPU maupun Bawaslu,” tukasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal, Moh Toha meminta agar KPU dan Bawaslu melakukan pemantauan ekstra ketat terhadap batasan-batasan kampanye maupun proses Pilkada lainnya. Pihaknya tidak ingin Pilkada menjadi klaster baru penyebaran covid-19 di Kabupaten Kendal. (lid)