Persetujuan Dua Raperda untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Pandemi Menjadi Sorotan Semua Fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan

by

KAJEN – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan memberikan sorotan tajam terhadap masalah kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, yang saat ini sedang terjadi dan memberikan dampak serius bagi perekonomian masyarakat.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka persetujuan bersama dua Raperda Kabupaten Pekalongan, Senin malam, 14 September 2020, di Gedung Paripurna dewan setempat.

Semua fraksi menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020, dan Raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Pekalongan No. 4 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pekalongan.

Namun dalam persetujuan itu, terdapat harapan-harapan dari seluruh wakil rakyat yang ditulis pada kata akhir, agar eksekutif pada kebijakannya saat ini berpihak kepada seluruh masyarakat, karena di tengah pandemi perekonomian masyarakat perlu diselamatkan, agar tetap dapat survive dan sejahtera.

Fraksi PKB dengan Ketua Samsul Bahri mengharapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara intensif, berkelanjutan serta berkesinambungan, sehingga diharapkan bisa mendeteksi dan meminimalkan persoalan yang menghambat kinerja dalam pembangunan daerah, serta untuk menyelaraskan penyelenggaraan otonomi daerah dengan agenda pusat, di tengah situasi pandemi covid 19.

Kemudian, organisasi pemerintahan akan semakin mampu cepat, flexible, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Sumar Rasul menyebut Masyarakat disegala lapisan sedang berkutat dengan masalah pandemi Covid 19 dengan multiplier effek, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Sehingga komitmen pemerintahan yang bersih dan tak ternoda harus diwujudkan, untuk itu perubahan APBD agar tidak bergeser dari tujuannya, bahwa penggunaan harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kabupaten Pekalongan.

Kemudian organisasi perangkat daerah diharapkan bisa bekerja secara efektif, serta produktif dalam melaksanakan peran dan fungsi birokrasi, dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan daerah.

Mochtar Ketua Fraksi Partai Golkar, pada kata akhir fraksinya menyebut Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020, harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat, serta dapat mempercepat dalam penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak covid.

Kemudian dengan perubahan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan perubahan budaya kerja baru yang lebih produktif di kalangan ASN.

Ketua Fraksi PAN, Candra Saputra, dalam catatan kata akhir fraksinya membidik agar Pemerintah Kabupaten Pekalongan ada inovasi program, dalam sarana bantuan anggaran pendidikan kepada guru honorer sekolah negeri maupun swasta, baik formal maupun informal seperti guru ngaji TPQ, yang upahnya dibawah rata-rata, terlebih saat pendemi Covid 19. Kemudian meningkatkan daya beli masyarakat agar ekonomi masyarakat dapat bertahan ditengah pandemi covid

Namun PAN memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan, karena di masa pandemi Covid 19 dapat menyeimbangkan APBD, sehingga tidak terjadi defisit anggaran yang berlebihan, yang dapat membuat ketimpangan dalam pengelolaan roda pemerintahan.

Kemudian Mirza Kholik, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan, mengharapkan agar anggaran daerah yang disusun benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat, serta dengan berpegang pada pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif.

Anggaran daerah juga harus bertumpu pada kepentingan publik, dan mampu memberikan transparansi, serta akuntabilitas secra rasional, juga mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap instansi terkait.

Sementara Fraksi Gerindra yang diketuai Catur Andriansah berharap Kabupaten Pekalongan lebih mengutamakan pembangunan perekonomian tingkat bawah, terutama pelaku usaha yang terkena dampak dari wabah Covid 19, dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat disemua sektor demi mewujudkan kesejahteraan.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra Hj Hindun, MH pada kesempatan Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, dengan agenda persetujuan bersama Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020, menyebut bahwa kegiatan tersebut merupakan kelanjutan rapat paripurna DPRD, 10 september 2020, dalam rangka penyampaian jawaban Bupati Pekalongan, terhadap Raperda tentang berubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Dan persetujuan bersama raperda tentang perubahan peraturan daerah No 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah kabupaten pekalongan.

Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti mewakili Bupati Pekalongan Asip Kholbihi beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan.