Peserta Kampanye Maksimal 100 Orang

by
Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal

KAJEN – Di tengah lonjakan kasus Covid-19, penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 mengalami perubahan aturan. Salah satunya pelaksanaan kampanye rapat umum hanya boleh dihadiri maksimal 100 orang peserta. Debat publik paslon pun maksimal dihadiri 50 orang peserta.

Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal, ditemui di KPU Kabupaten Pekalongan, Senin (14/9/2020), mengatakan, perubahan peraturan itu sesuai hasil rapat koordinasi antara Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, TNI, dan Polri. Dari rakor tersebut muncul PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19. “Salah satu isinya ada pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. Karena di Pilkada ini ada kampanye, maka ada batasan di PKPU 10,” terang Abi.

Batasan pertama, kata Abi, berkaitan dengan kampanye rapat umum (KRU). Disebutkan, KRU di PKPU Nomor 10 Tahun 2020 maksimal pesertanya adalah 100 orang. “Itu untuk kampanye rapat umum, sehingga nanti secara cepat kami akan menyosialisasikan dan mengkoordinasikan ini dengan para pihak supaya mereka tahu bahwa kampanye rapat umum itu dihadiri maksimal 100 orang,” kata dia.

Pembatasan kedua, lanjut Abi, berkaitan dengan pelaksanaan debat publik. Menurutnya, peserta debat publik juga dibatasi, yakni maksimal 50 peserta. “Debat publik pada prinsipnya diadakan secara daring dan dilaksanakan di tempat penyiaran publik atau tempat lain yang representatif, dengan peserta maksimal keseluruhan adalah 50 orang. Kalau ini ada dua calon, masing-masing berarti 25 orang. Terserah nanti yang mau dihadirkan siapa. Yang penting bakal paslon dan keluarganya itu bagian dari 25 itu kalau mau dihadirkan,” terang dia.

Dikatakan, KRU secara ketentuan bisa dilaksanakan di lapangan atau tempat tertutup atau gedung. Namun, tandas dia, secara ketentuan jumlahnya maksimal 100 orang.

Disinggung sanksi apabila paslon melanggar aturan yang ada, Abi menjelaskan, KPU sifatnya hanya menyosialisasikan mengenai perubahan aturan di KPU kepada yang berkompeten dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan, baik pasangan calon itu sendiri maupun tim serta partai pengusung. Apabila memang ada yang melanggar aturan, maka itu di luar kewenangannya dan diserahkan kepada lembaga terkait, yakni Bawaslu. (had)