Raperda PPM Disebut Kurang Menggigit

by
PEMANDANGAN UMUM - Sejumlah fraksi DPRD Batang menyampaikan pemandangan umumnya atas Raperda Penanggulangan Penyakit Menular, kemarin.

*Terkait Sanksi Pidana yang Dinilai Ringan

BATANG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Penyakit Menular (PPM) di Kabupaten Batang yang diajukan Bupati Batang ditanggapi beragam oleh fraksi-fraksi DPRD setempat. Salah satunya Fraksi Demokrat dan PAN, yang menilai klausal sanksi dalam raperda kurang menggigit.

Juru bicara Fraksi Demokrat dan PAN, H Juki JS mengatakan, Raperda PPM yang berisi 14 bab dan 46 pasal terkesan dibuat tergesa gesa. “Sebab, dari 46 pasal yang ada, hanya untuk mengakomodir tentang ketentuan pidana yang termaktub dalam bab 13 pasal 44 ayat 1 sampai ayat 5,” ungkapnya saat rapat paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda PPM, Kamis (10/9/2020).

Terkait klausal pidana yang diatur dalam raperda, Fraksi Demokrat dan PAN menilai sangatlah ringan dan kurang menimbulkan efek jera. “Padahal tanpa ketentuan pidana seperti yang diatur dalam bab 13 pasal 44 tersebut, ada cara lain yang lebih efektif, yaitu dengan cara sangsi sosial,” katanya.

Belajar dari pengalaman, banyak perda yang mengatur sanksi pidana pada implementasinya terbukti tak efektif, tidak ada efek jera. ” Sebagai contoh, perda tentang miras, prostitusi, dan tempat hiburan. Kami menyarankan agar Bupati menekankan sanksi sosial saja,” tandasnya.

Soal efektivitas perda nantinya, juga disuarakan Fraksi Hanura dan Nasdem, melalui juru bicaranya, Teguh Eri. “kami mengingatkan, bila nanti menjadi Perda, benar benar menjadi landasan gerak untuk mengambil langkah maupun kebijakan yang cepat dan strategis untuk menanggulangi penyakit menular yang mungkin timbul di Kabupaten Batang,” tegasnya.