Abaikan Protokol Bisa Disanksi Pidana

by
SERAHKAN – Bupati Wihaji menyerahkan dua rancangan peraturan daerah kepada Wakil Ketua DPRD Nur Untung Slamet, Senin (7/9/2020).

*Raperda Penanggulangan Penyakit Menular Diajukan

BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang bersama DPRD Kabupaten Batang akan menggodok dua rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk dilakukan pembahasan agar menjadi peraturan daerah. Keduanya yaitu Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 serta Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten Batang. Khusus raperda terakhir itu, ancaman sanksi pidana dimungkinkan bagi warga ataupun perusahaan yang berulang kali mengabaikan protokol kesehatan.

Bupati Batang, Wihaji mengatakan, bahwa APBD 2020 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 14 tanggal 27 Desember 2019 dipandang perlu dilakukan perubahan.

Hal itu mendasari dengan dihadapkannya pemerintah pada pandemi Covid-19 yang begitu menyita perhatian dan memerlukan penanganan serius serta maksimal.

Pandemi mengharuskan pemerintah pusat hingga daerah mengkaji ulang seluruh kebijakannya, termasuk sektor keuangan. “Perubahan APBD ini diantaranya seperti penyesuaian target pendapatan daerah; penyesuaian belanja daerah; refocusing, realokasi dan rasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta penyesuaian pembiayaan daerah,” terangnya, Senin (7/9/2020), di forum rapat paripurna DPRD.

Sementara itu, untuk Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular ini, kata dia, merupakan amanat dari Instruksi Presiden No 6 Tahun 2020 yang menjadi kewajiban Pemkab Batang untuk menerjemahkan pendisiplinan kaitannya dengan protokol kesehatan.