Bawaslu Tekankan Netralitas ASN

by
KUNJUNGAN KERJA - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih saat melakukan kunjungan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

KAJEN– Ikut kontestasi dalam pemilihan kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengundurkan diri, jika nantinya sudah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih saat melakukan kunjungan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Rabu (5/8/2020).

“Bila ada ASN melakukan pendekatan dengan partai politik tertentu, artinya ASN tersebut sudah tidak netral (sudah memihak) maka ASN tersebut harus mengantongi surat cuti. Dan apabila ASN tersebut akan ditetapkan sebagai pasangan calon maka wajib mengundurkan diri sebagai ASN,” ujar Ana, sapaan akrab Sri Wahyu Ananingsih.

Pengunduran diri itu, lanjut Ana, harus dilakukan pada saat bersangkutan telah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah oleh KPU. Ketentuan ini telah tertuang dalam pasal 7 ayat 2 huruf t Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Ana juga mengingatkan bagi ASN yang tidak ikut kontestasi Pilkada, untuk tetap menjaga netralitas.

“Netralitas ASN, TNI, dan Polri menjadi kerawanan pelanggaran Pilkada yang masih sering terjadi,” tandas dia. (had)