Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu Punya Tugas Pengawasan Tambahan

by
BERI ARAHAN - Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat memberikan arahan di depan Bawaslu Kota Pekalongan dan jajaran Panwascam saat mengunjungi Kantor Bawaslu Kota Pekalongan, Kamis (6/8/2020).

KOTA – Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Kota Pekalongan untuk meninjau kesiapan pelaksanaan pengawasan dalam Pilkada tahun 2020. Dalam pengarahannya bersama Komisinoer Bawaslu Kota Pekalongan dan anggota Panwascam, berbagai pesan disampaikan oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa tersebut.

Salah satunya mengenai adanya tugas tambahan bagi pengawas dalam Pilkada kali ini. Bukan hanya mengawasi tahapan dan proses Pilkada, pengawas juga berkewajiban melakukan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan. “Karena ini (penerapan protokol kesehatan) masuk dalam PKPU, maka mau tidak mau kita punya kewajiban untuk awasi,” tuturnya yang ditemui usai kunjungan, Kamis (6/8/2020).

Namun dalam pengawasan di lapangan, dia meminta jajaran Bawaslu bisa mengedepankan untuk komunikasi secara personal terlebih dahulu jika ada penyelenggaran yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). “Misalnya di TPS nanti ada KPPS tidak bermasker. Ya diingatkan saja dulu, siapa tahu maskernya di kantong. Gak boleh langsung sanksi, peringatan, rekomendasi itu gak boleh. Diingatkan personal dulu,” tambahnya.

Jika ada pelanggaran karena tidak diterapkannya protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada, dikatakan Rahmat Bagja tidak masuk dalam pidana pemilu namun pidana umum. Sehingga pelanggaran apapun terkait masalah tersebut tidak berpengaruh pada hasil Pilkada. Namun justru bisa masuk ranah pidana. “Karena ini anggarannya kan ada. Anggarannya ada tapi tidak ada APD-nya ini berarti ada sesuatu,” kata pria kelahiran Medan tersebut.

Dia menyebut, adanya tugas pengawasan tambahan maka kerawanan dalam Pilkada juga bisa bertambah. Diantaranya terkait anggaran, apakah anggaran dari Pemda mencukupi, apakah anggaran APD dari pusat mencukupi, proses sosialisasi penerapan protokol kesehatan sudah cukup dilakukan atau belum.