Komisi D Sikapi Penghapusan UPT Dindikbud

by
Kunker Dindikbud
KUNKER - Komisi D DPRD melakukan Kunker di Dindikbud untuk mensikapi penghapusan UPT Pendidikan. TRIYONO
Kunker Dindikbud
KUNKER – Komisi D DPRD melakukan Kunker di Dindikbud untuk mensikapi penghapusan UPT Pendidikan.
TRIYONO

KAJEN – Guna menyikapi keresahan atas dihapusnya Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pendidikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 ini, Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan kunker ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) setempat.

UPT pendidikan ini dihapus menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017.

“Penghapusan ini semoga bisa dipahami, sehingga tidak ada gejolak. Memang sempat ada keresahan. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut,” ujar Ketua Komisi D, Kholis Jazuli.



Sekretaris Komisi D, M Nurkholis, menyatakan, jika penghapusan UPT itu merupakan kebijakan nasional. Dimana salah satu tujuannya untuk efisiensi. Di Kabupaten Pekalongan, lanjut dia, dengan dihapusnya UPT pendidikan akan dibentuk satuan pendidikan formal dan nonformal dengan diketuai koordinator wilayah.

“Jika di setiap kecamatan akan dibentuk koordinator wilayah, bagaimana dengan segala umbe rampenya, persiapan personilnya, dan sebagainya. Koordinator wilayah ini mulai bekerja kapan. Dan mohon pilihlah korwil dari figur yang terbaik, yang mampu memajukan pendidikan,” ujar dia.

Sementara Kepala Dindikbud Sumarwati menerangkan, UPT boleh dibentuk di tingkat kabupaten, namun harus memenuhi kriteria dan indikator yang ada. Usulan pembentukan UPT juga harus dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi.

Untuk UPT pendidikan memang dihapus lantaran tidak memenuhi kriteria dan indikator yang ada.

Dikatakan, UPT di bidang pendidikan kedepan berupa satuan pendidikan formal dan nonformal. Pembentukan satuan itu sendiri akan dilakukan seiring dengan dihapusnya UPT pendidikan.

“Jadi bukan berbentuk UPT namun seperti sekolah. Nantinya satuan ini akan dipimpin koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural. Koordinator wilayah ini ditunjuk dari pengawas sekolah dan ASN lainnya,” terang Sumarwati.

Terkait dengan personil eks UPT akan tetap dipertahankan, termasuk eks kantor UPT-nya. Sementara untuk posisi eks kepala UPT kedepannya oleh Baperjakat akan dicarikan tempat yang sesuai.

“Tujuh kepala UPT sudah dilantik, ada yang di Dindik, kecamatan, kantor, dan lainnya. Masih ada 10 kepala UPT dan 13 kasubag di UPT yang oleh Baperjakat untuk mencarikan tempat. Untuk menata ini, kami menunggu UPT yang lainnya. Semoga secepatnya bisa terselesaikan,” ujar Kepala BKD Kabupaten Pekalongan, Totok Budi M. (yon)

Penulis: Triyono & Redaktur: Widodo Lukito