Batang Diminta Tak Mengulang Kasus Bekasi

by
SWAFOTO - Rombongan Komisi VI DPR RI berfoto bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Batang beserta PT PP, PT KIW, dan PTPN 9.

**Songsong KIT, Komisi VI DPR Minta Bupati Siapkan SDM

BATANG – Ketua Komisi VI DPR, RI Aria Bima, mendorong pada pihak pengelola kawasan industri terpadu (KIT) di Kabupaten Batang agar menyiapkan dan melengkapi fasilitas bagi tenaga kerja atau buruh yang dibutuhkan. Dia juga mengingatkan Pemkab Batang untuk bisa mempersiapkan SDM agar kebutuhan tenaga kerja nantinya tak hanya diisi dari luar Batang, seperti kasus serupa di Bekasi.

Hal itu diungkapkannya ketika memimpin kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Kamis (23/7/2020) kemarin. “Jangan sampai karena pihak pengelola kawasan tidak menyediakan fasilitas seperti kawasan perumahan buruh, fasilitas kesehatan, pendidikan dan transportasi, akhirnya mempertinggi Cost of living (biaya hidup) buruh itu sendiri. Dampaknya, para buruh akan menuntut UMR yang tinggi dan menjadi beban dari pada korporasi,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi serupa sudah terlebih dulu terjadi di beberapa wilayah, yakni kawasan industri Bekasi, Tangerang, dan Cikampek. Di mana biaya hidup para buruh di kawasan industri tersebut sangat tinggi, sehingga mereka terus menerus menuntut adanya kenaikan Upah Minimum Regional (UMR).

“Saya tadi menekankan, agar persoalan perburuhan ini juga harus menjadi bagian tak terpisahkan yang mesti dipecahkan oleh pengelola kawasan. Saya sepakat, bahwa kawasan industri terpadu tidak bisa lepas bagaimana menyiapkan fasilitas bagi buruh dari aspek aspek kebutuhan primernya, termasuk pendidikan anak, kesehatan, tempat peristirahatannya, dan hiburan,” katanya.

Aria Bima juga berpesan, agar Pemkab Batang dapat menyiapkan sumber daya manusia (SDM) asal wilayah setempat dengan kualitas yang mumpuni dan memiliki daya saing tinggi.