Empat Instansi Vertikal akan Gabung di MPP Batang

by
Bupati Wihaji menerima penghargaan dari KemenPAN-RB yang diserahkan Deputi Bidang Bidang Pelayanan Publik.

*KemenPAN-RB Ganjar Penghargaan untuk Konsep dan Layanan SIM Drive Thru

BATANG – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Batang yang unik dengan konsep hutan, berbuah penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Apartur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Selain konsep, penghargaan juga diberikan untuk keberadaan layanan Drive Thru pelayanan SIM A dan SIM C.

Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Bidang Pelayanan Publik, Dian Natalisa dan diterima oleh Bupati Wihaji serta Kapolres Batang AKBP Abdul Waras, Kasatlantas Polres Batang AKP Doddy dan Baur SiM Aiptu Purwo Wibowo.

“25 MPP di Indonesia sudah diresmikan termasuk Batang. Bapak Menteri (Cahyo Kumolo) mengatakan ada yang beda dengan MPP Batang, yaitu Komitmen dan Drive Thru yang jadi satu-satunya di Indonesia. Ditempat tersebut perpanjangan SIM hanya butih waktu 10 menit saja,” ujar Dian Natalisa, Rabu (22/7/2020).

Bupati Batang Wihaji dalam sambutanya mengatakan, dalam waktu dekat bakal ada empat insatanai vertikal yang meramaikan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Batang. Antara lain Bea Cukai, KPKLN Pekalongan, Kementrian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dengan adanya Kawasan Industri Terpadu (KIT), Batang pasti (kebutuhan pelayanan perizinan) tambah ramai. Apalagi sudah ada beberapa perusahaan luar negeri yang sudah siap pindah ke sini,” kata Bupati Wihaji.

Bupati menyebutkan, sejak dibuka awal tahun, sudah ada 9.310 pengurus izin yang menggunakan layanan MPP. Sedangkan selama masa pembatasan Covid-19, 1.140 pengurusan, dan pada masa new normal (Juni) kembali meningkat 2.730.

“Masih ada sejumlah kendala, misalnya kebiasaan masyarakat yang memilih datang ke kantor-kantor instansi dibanding ke MPP,” lanjut Wihaji.

Ditambahkan, jumlah perizinan yang dilayani di MPP Batang mencapai 329 layanan dari 23 intansi. “Walaupun MPP Batang baru berdiri kurang lebih 7 bulan sudah ada 17 Pemkab dan Pemkot daerah lain yang melakukan study banding,” tandas Wihaji. (don)