Geger PPDB Zonasi di DKI Jakarta Harus Jadi Pembelajaran

by

*Jika Ada Membawa ke Ranah Hukum Harus Siap

KENDAL – Geger pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di DKI Jakarta menjadi perhatian serius dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Komisi yang membidangi pendidikan itu menyebutkan bahwa apa yang terjadi di DKI Jakarta itu dapat dijadikan sebuah pembelajaran bagi Jawa Tengah dalam pelaksanaan PPDB di tahun yang akan datang.

“Belajar dari DKI, Jateng bisa mengantisipasi kerancuan-kerancuan itu. Meski sebenarnya apapun resiko yang terjadi setelahnya harus dihadapi, misal ada wali murid yang tak sepaham dan akan membawanya ke ranah hukum maka harus siap. Backup dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat juga agar dipersiapkan karena satu peraturan dari pemerintah itu tidak kebal hukum,” kata Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Abdul Hamid saat pimpin pengawasan dan pemantauan recovery covid 19 di SMAN 1 Kendal, Selasa (30/6).

Selain itu, pihaknya juga meminta data dan informasi pelaksanaan PPDB di sekolahan tersebut. Kedatangan Komisi E diterima oleh Penjabat (Pj) Kepala Cabang Korwil XIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sunarto, Kepala Disdikbud Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi dan Kepala SMAN 1 Kendal Yuniasih di sekolahan tersebut.

Abdul Hamid, mengungkapkan selain bidang kesehatan, pemerintah juga konsen di bidang pendidikan di tengah situasi pandemi covid-19. Saat situasi berjalan tidak normal, perlu disikapi dengan suatu hal yang lebih dari biasanya sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal.

“Setiap sekolah dapat memaksimalkan kemampuan maupun sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menyukseskan pembelajaran,” ungkapnya.
Abdul Hamid meminta setiap sekolah dapat mengeksplor metode maupun teknik pembelajaran sesuai kemampuan yang ada. Lebih lagi saat memasuki recovery. Mengingat saat ini Pemerintah Provinsi belum mampu menyediakan anggarana yang cukup untuk mendukungnya.