Tenaga Minim, Pasar Disarankan Jadi BLUD

by
Dinperindagkop UMKM
KUNKER - Rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan melaksanakan kunjungan kerja di Dinperindagkop UMKM Kabupaten Pekalongan, Jumat (5/1). TRIYONO
Dinperindagkop UMKM
KUNKER – Rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan melaksanakan kunjungan kerja di Dinperindagkop UMKM Kabupaten Pekalongan, Jumat (5/1).
TRIYONO

Kunjungan Komisi B DPRD

Tenaga kebersihan di lingkungan Pasar Tradisional yang ada di Kabupaten Pekalongan minim tenaga kerja. Atas kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan mewacanakan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Demikian terungkap dalam Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Jumat (5/1).

Dalam kunjungan membahas evaluasi income tahun 2017 dan persiapan pembangunan Pasar Kedungwuni itu, Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh Ketua Komisi B, Saeful Bahri bersama rombongan. Para wakil rakyat ditemui oleh Kepala Dinperindagkop UMKM, Hurip Budi Riyantini, didampingi Sekdin, Kabid UMKM, Kabid Pasar dan Kepala UPT Pasar Kedungwuni.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinperindagkop UMKM Kabupaten Pekalongan, Hurip Riyantini menyatakan bahwa dalam pengelolaan pasar, pihaknya mengalami kendala karena minimnya tenaga pasar.

“Target income PAD tahun 2017 mencapai 88,5 persen. Namun untuk saat ini kami mengalami kekurangan tenaga pasar baik kebersihan atau lainnya. Itu dikarenakan mereka yang PNS sudah pada pensiun, sedangkan sampai saat ini belum ada penerimaan,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam pengelolaan pasar juga membutuhkan tenaga manajerial, keuangan atau lainnya. Sedangkan saat ini pihaknya tidak berani menerima tenaga kerja. Meskibegitu, ia berharap sumbangsih adanya masukan dari Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai mitra kerjanya.

“Untuk rencana pembangunan Pasar Kedungwuni sudah siap, begitupula untuk UMKM center kami sudah mebentuk tim supaya tidak menemui kendala,” terangnya.

Menanggapi keluhan itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, H Sofwan Sumadi menyarankan apabila mengalami kekurang tenaga kerja alangkah baiknya untuk Pasar bisa menjadi BLUD.

“Karena kalau menjadi BLUD lebih enak dan luwes,” sambungnya.

Sementara dalam kesempatan itu, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdu Azizuroham menyoroti tentang pembebasan dan pengadaan lahan pasar di Kedungwuni. Selain itu juga minimnya koordinasi dari Dinperidagkop UMKM dalam penanggaran pasar sementara.

“Saya menyayangkan kurangnya koordinasi dari dinas terutama dalam penanggaran pasar darurat Kedungwuni, apakah dengan Rp 1 miliar pasar sementara cukup. Untuk itu kami berharap kedepan sebagai mitra kerja harus lebih baik lagi,” ungkapnya. (yon)

Penulis: Triyono & Redaktur: Widodo Lukito