Pengadaan APD dan Rapid Tes, KPU Kota Pekalongan Usulkan Tambahan Anggaran Pilkada Rp 3 M

by
Ketua KPU Kota Pekalongan, Rahmi Rosyada

KOTA – Untuk mencegah penularan virus Corona atau Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan mengusulkan penambahan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp 3 Miliar.

Anggaran itu digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan barang lain guna pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 selama Pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 pada 9 Desember mendatang.

“Penambahan anggaran itu untuk keperluan APD, seperti masker, handsanitizer, tempat cuci tangan dan sabun, alat ukur suhu tubuh, disinfektan, sarung tangan, dan lain-lain. Selain itu juga untuk menggekar rapid test,” ujar Ketua KPU Kota Pekalongan, Rahmi Rosyada Thoha saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (19/6/2020).

Rahmi menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan anggaran penyesuaian, karena tahapan pilkada dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Untuk itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkot Pekalongan terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pikada, selanjutnya Pemkot akan melaporkan ke Kemendagri untuk keperluan dukungan diusulkan sekitar Rp3 Miliar, sehingga jika ini disetujui oleh pusat menjadi Rp15 Miliar dari semula Rp12,7 Miliar.

“Wabah Covid-19 yang masih berlangsung perlu disikapi dengan bijaksana oleh seluruh penyelenggara, pengawas, petugas keamanan, seluruh instansi terkait dan masyarakat agar bisa bersama-sama meminimalkan penularan dan memutus rantai penyebaran virus tersebut. Dengan pertimbangan itu, maka para petugas di lapangan, baik yang bertugas pada saat persiapan, pelaksanaan pemungutan suara dan pasca penghitungan wajib dilindungi kesehatannya,” jelas Rahmi.

Disampaikan Rahmi, meskipun mengajukan penambahan, anggaran yang sudah ada juga telah dilakukan penyesuaian di beberapa kegiatan. Seperti sosialisasi secara tatap muka (face to face) ke masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada (daring), dan media sosialisasi lainnya. Seperti baliho, pamflet, TV, radio, koran, dan sebagainya.

“Ada sejumlah anggaran yang bisa dihemat, seperti kegiatan sosialisasi yang awalnya tatap muka, mekanismenya sekarang diubah menjadi via online memanfaatkan media sosial dan bahan sosialisasi. Seperti baliho, pamflet, TV, radio, koran dan sebagainya. Selain itu, jika memang ada pertemuan, maka jumlah pesertanya dikurangi dan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan,” beber Rahmi.

Pihaknya berharap badan penyelenggara pemilu bisa menjalankan seluruh tahapan pilkada dengan baik dan lancar, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. (red/don)