Anggaran KPU Ditambah Rp1,5M

by

*Bawaslu Tetap Rp 7,2 M

KOORDINASI: Bawaslu dan KPU Kabupaten Pekalongan melakukan koordinasi terkait dimulainya tahapan Pilkada lanjutan 2020.

KAJEN – Anggaran penyelenggaraan Pilkada lanjutan pada 9 Desember 2020 kian membengkak. Pasalnya, pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. KPU Kabupaten Pekalongan mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar, sedangkan Bawaslu anggarannya masih tetap.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Ahmad Dzul Fahmi, kemarin, mengatakan, anggaran Pilkada di Bawaslu masih tetap sama, yakni Rp 7,2 miliar. “Total anggaran di Bawaslu masih sama, yakni Rp 7,2 miliar. Kita melakukan pergeseran-pergeseran anggaran. Kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan tidak dimasukkan,” kata dia.

Dikatakan, pergeseran-pergeseran alokasi anggaran itu di antaranya dialihkan untuk tambahan honor pengawas yang jumlahnya bertambah karena jumlah TPS juga bertambah 628 TPS.

“Jumlah TPS bertambah menjadi 2.163, atau ada tambahan 628 TPS baru. Untuk honor pengawas tambahan ini sekitar Rp 345 juta. Anggaran yang lain kita lakukan pergeseran-pergeseran. Untuk APD sendiri akan dibekap dari Bawaslu RI,” kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi Rizal, mengatakan, pihaknya mengajukan tambahan anggaran untuk standar Covid-19 Rp 4,165 miliar, dengan jumlah pemilih maksimal 500/TPS. Dari usulan penambahan anggaran itu, pemda meminta KPU untuk merasionalisasi, sehingga terjadi rasionalisasi sebesar Rp 2,7 miliar.

“Dari usulan Rp 4,1 miliar ini akhirnya disepakati di angka Rp 1,5 miliar. Sehingga total anggaran di KPU menjadi Rp 31,7 miliar,” terang Abi.

Dikatakan, untuk usulan penambahan anggaran keperluan APD untuk penyelenggara sesuai standar protokol Covid-19 di KPU, PPK, PPS dan KPPS (dari mulai masker, hand sanitizer, sabun cuci, tempat air mengalir, sarung tangan, pengaman wajah (face shield), hazmat untuk pemilih di bilik khusus, rapid test untuk seluruh penyelenggara, dan lainnya sebesar Rp 16 miliar akan diajukan ke Pemerintah Pusat. “Untuk APD akan dimintakan dari APBN,” kata dia. (had)