Bawaslu: Waspadai Potensi ‘Abuse of Power’

by

**Pilkada di Tengah Pandemi

RAKOR ONLINE BAWASLU – Bawaslu menggelar rakor dengan Pengawas Kecamatan melalui video conference, kemarin.

KAJEN – Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 memiliki empat tantangan. Yakni, tingkat partisipasi masyarakat, pemenuhan protokol kesehatan, regulasi selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan, dan yang terakhir di tengah bencana non alam ini petahana berpotensi melakukan ‘abuse of power’ (penyalahgunaan kekuasaan) seperti membagikan bantuan sosial atas nama dirinya.

Demikian disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Sutrisno saat menyampaikan materi rakor online dengan Panwaslu Kecamatan melalui aplikasi zoom di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Selasa (16/6/2020), pukul 10.30 WIB.

“Ada empat tantangan, pertama tingkat partisipasi masyarakat, pemenuhan protokol kesehatan saat pemungutan, pemahaman regulasi, dan terakhir penyalahgunaan wewenang,” ujar dia.

Keempat tantangan tersebut, ujar dia, wajib menjadi prioritas utama jajaran Bawaslu dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas. Hal ini mengingat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di tengah wabah bencana non alam pandemi Covid-19.

Ia berharap, saat pemungutan suara nanti sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Harapannya pada saat pemungutan ada penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 terhadap masyarakat pemilih dan penyelenggara,” tandas dia.

NETRALITAS PENYELENGGARA
Sementara itu, Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Nur Anis Kurlia, menyampaikan, Panwaslu Kecamatan harus mengawasi netralitas penyelenggara pemilu, baik dari Panwaslu Desa/Kelurahan maupun jajaran KPU termasuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan.

“Kita wajib awasi jajaran penyelenggara termasuk mengawasi PDK dan PPS yang mungkin saat ini ada yang terlibat dalam aktivitas partai politik. Bila ada penyelenggara yang sudah tidak netral, maka langsung dilaporkan saja agar dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.

Selain meminta mengawasi jajaran penyelenggara pemilu, sebagai pengawas pemilu pihaknya berharap agar jajaran Bawaslu juga mengawasi setiap tahapan Pilkada 2020 serta konsisten untuk menjaga integritas, netralitas, soliditas, dan kebersamaan demi terwujudnya Pilkada yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

“Selain mengawasi penyelenggara, kita wajib menjaga integritas, netralitas, soliditas, dan kebersamaan,” tandas dia.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Ahmad Dzul Fahmi sekaligus memberikan materi terkait penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan. Rapat ini diikuti oleh 57 anggota Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. (had)