Home Metro Pekalongan Data Bansos Semrawut, Ketua Kadin Kota Pekalongan Masuk Daftar Penerima

Data Bansos Semrawut, Ketua Kadin Kota Pekalongan Masuk Daftar Penerima

by Admin
TUNJUKAN DATA – Ketua Kadin Kota Pekalongan yang juga pengusaha, Nanggolo Mulyo Waniaji saat menunjukan data penerima bansos di mana dirinya masuk dalam daftar tersebut. ISTIMEWA

KOTA – Data penerima bantuan sosial dari pemerintah masih semrawut. Buktinya, Ketua Kadin Kota Pekalongan yang juga pengusaha, Nanggolo Mulyo Waniaji, masuk dalam daftar penerima bantuan. Dia bahkan masuk sebagai penerima dua bantuan sekaligus yakni Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat sebesar Rp600 ribu per bulan dan juga bantuan sembako dari pemerintah provinsi Jawa Tengah sebesar Rp200 ribu per bulan.

Saat dikonfirmasi Radar, Nanggolo membenarkan informasi tersebut. Dia sendiri mengaku kaget menerima informasi tersebut karena sebelumnya dia tidak pernah didatangi RT maupun RW di lingkungan tempat tinggalnya untuk didata. “Saya sangat kaget tiba- tiba menerima undangan pengambilan uang bansos Rp600 ribu dari Kantor Pos. Bahkan, saya dapat dobel yaitu juga bantuan dari provinsi sebesar Rp200 ribu per bulan,” tuturnya

Mendapati kondisi demikian, dia mengaku langsung melaporkan masalah tersebut ke ketua RT setempat Dia juga langsung memutuskan untuk tidak mengambil bantuan tersebut. “Saya sudah melaporkan kejadian ini, dan juga tidak akan mengambil dana yang diperuntukan bagi warga miskin tersebut,” kata pria yang tinggal di Perumahan Bina Griya Blok A tersebut.

Nanggolo menyatakan, untuk kasus yang dialaminya dia mengaku tak pernah didata dari ketua RT. Berdasarkan penjelasan dari ketua RT, namanya juga tidak pernah diusulkan baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan bantuan. “Tidak pernah ada proses dari RT datang untuk mencatat atau mendata. Nama saya juga tidak diusulkan kok,” tambahnya.

Untuk itu menurut Nanggolo, ke depan harus ada solusi jelas dari permasalahan data bantuan yang masih semrawut tersebut. “Ke depan harus ada parameter yang tepat seseorang berhak menerima atau tidak. Kemudian soal data penerima, biarkan RT yang mencatat baru diusulkan ke atas. Karena bagaimanapun RT tahu betul kondisi warga di sekitar,” harapnya.(nul)

Related Articles