Dampak Covid-19, Warga Miskin Baru Membludak

by

*Pemdes Getas Upayakan Mereka Tercover Bantuan

SERAHKAN – Aparat desa Getas serahkan
bantuan sembako kepada warganya.

WONOPRINGGO – Memasuki bulan ke 2 pemberlakukan protokol pencegahan pandemi Covid-19, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terbilang kian mengkhawatirkan. Sebab, selain kesulitan hidup yang meningkat, jumlah orang miskin baru juga diyakini meningkat. Kondisi tersebut seperti terjadi di Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

Hal ini disebabkan karena banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan akses penghasilan di sektor informal, seperti pedagang kecil, buruh, hingga pelaku usaha konveksipun terkena imbasnya. Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Getas, Nafi, saat ditemui dikantornya, Selasa (5/5/2020).

“Untuk dampak Pandemi Covid-19 di Desa Getas sendiri hampir semuanya menyeluruh, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mayoritas konveksi yang menjual produksi keluar Jawa ataupun ke daerah seperti ke Jakarta itu mengalami macet total, bahkan tidak produksi lagi. Karena barang yang ada tidak bisa kejual akhirnya mandek untuk sirkulasi keuangan,” jelasnya..

Jika masyarakat lapisan menengah saja bisa terkena dampaknya, lanjut Nafi, apalagi mereka yang pencahariannya sebagai buruh harian dan pedagang kecil. Itu belum ditambah dengan warga miskin yang memang dalam kondisi normalpun mereka kesulitan akses pendapatan dan pencaharian.

Solusi riil saat ini, kata dia, semua pola penyaluran bantuan harus segera direalisasikan. Di Desa Getas sendiri dikatakan Nafi, bantuan yang masuk baru paket sembako dari Pemkab Pekalongan.

“Kalau bisa bantuan dipercepat atau dimaksimalkan. Soalnya baru satu kali mendapatkan sembako itu dari Kabupaten itu cuman 193 , dari 720-an KK, belum merata jauh, soalnya bantuan-bantuan yang lain katanya belum turun, biar bisa merata aja kedepan,” urainya.

Sementara untuk pola penyaluran bantuan lainnya khususnya yang dari pemerintah pusat, provinsi dan kementerian misalnya BLT sedang proses validasi data agar tidak terjadi tumpang tindih data, sehingga yang mendapatkan bantuan bisa menyeluruh.

“Kalau untuk bantuan dana desa yang BLT cepat kita laksanakan, cuman kita menunggu data-data yang konkret biar tidak tumpang tindih, biar semua itu bisa merata untuk bantuan dari desa,” jelasnya.

Proses validasi data dilakukan agar penerima bantuan PKH, Bansos, dan bantuan lainnnya tidak lagi mendapatkan bantuan lain, sehingga warga miskin baru juga bisa mendapatkan bantuan pula.

“Yang miskin baru kita itu banyak. Kalau yang miskin biasa sudah ada datanya. Tapi yang miskin baru semakin meningkat. Dari generasi-generasi yang itupun yang sudah ada KK, yang belum ada KKnya juga mungkin kena imbasnya ataupun yang belum nikah kadang tertunda juga. Jadi ekonominya kita itu lemah, menurun drastis, 80-90% semua terdampak,” tegas Nafi.

Ia berharap, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten segera merealiasasikan atau mempercepat seluruh bantuan, agar pemerintah desa segera menyalurkannya dengan tepat sasaran. (ap3)