Kades Wajib Antar Bantuan Ke Rumah

by

**Updating Data Harus Akurat

BANTUAN PANGAN – Bupati Asip Kholbihi menyerahkan bantuan bahan pangan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Paninggaran, kemarin.

PANINGGARAN – Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyerahkan bantuan bahan pangan bagi masyarakat terdampak Covid-19 se-Kabupaten Pekalongan yang bersumber dari dana APBD kabupaten tahun 2020 di Kecamatan Paninggaran, Rabu (22/4/2020). Sebanyak 2.502 paket sembako untuk wilayah atas ini diserahkan oleh Bupati.

Bantuan paket sembako ini disalurkan sebagai wujud pelaksanakan program jaring pengaman sosial untuk membantu warga masyarakat Kabupaten Pekalongan yang terdampak pandemi Covid-19.

‘’Kita bagi kali ini di Kecamatan Paninggaran sebanyak 2.502 paket sembako yang berisi beras, kacang hijau, gula dan sarden untuk membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Bupati.
Bupati menegaskan, bantuan sembako dari Pemkab Pekalongan ini wajib dibagikan secara langsung oleh para kepala desa, supaya kades bisa mengetahui secara langsung kondisi warganya.

‘’Saya memerintahkan kepala desa untuk antar sendiri ke warga sekaligus untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah warganya, barangkali ada yang sakit, ada sesuatu yang perlu dibantu lebih,” tandas dia.

Bupati berharap, dengan para kepala desa sendiri yang mengantarkan bantuan ke rumah warganya itu bisa sekaligus mengupdate data untuk form SPj karena ada tujuh skema bantuan yang akan masuk ke desa.
‘’Disamping itu untuk update form SPj yang harus dibuat oleh kepala desa, karena setidaknya ada tujuh skema bantuan yang akan masuk ke desa,” kata Bupati.

Dengan hasil update data tersebut, Asip mengatakan, itu akan menjadi modal dalam melakukan evaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sehingga tidak ada warga yang tidak menerima bantuan.

“Datanya ini harus update, maka sangat penting instruksi pada para kepala desa sambil menyerahkan bantuan dari Pemkab Pekalongan dengan menyampaikan yang pertama adalah mendoakan supaya musibah ini cepat berlalu, yang kedua adalah untuk mengetahui secara pasti kondisi riil desa masing-masing. Kalau dengan skema tujuh itu saya yakin semua sudah berlapis, tetapi kalau pendataan tidak akurat, maka sebagian masyarakat kita akan menjadi korban. Jangan sampai ini terjadi, seperti di daerah-daerah lain yang sebagian masyarakatnya tidak mendapatkan,” tandasnya. (had)