Jangan Sampai Bernasib Seperti BPNT

by

**Program Jaring Pengaman Sosial Rp 22M

BANTUAN – Inilah salah satu bantuan yang diberikan Pemkab Pekalongan untuk meringankan beban warga terdampak Covid-19.

KAJEN – Beberapa aktivis di Kabupaten Pekalongan memberikan apresiasi kepada Pemkab Pekalongan yang mengalokasikan anggaran Rp 22 miliar untuk meringankan beban warga terdampak Covid-19 Bantuan yang merupakan salah satu dari delapan skema jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten) ini berupa bahan pangan seperti beras, gula, lauk pauk, dan kacang hijau. Sebanyak 75.034 kepala keluarga mendapat bantuan bahan pangan dari pemkab ini.

Meski demikian, beberapa aktivis memberi warning kepada Pemkab Pekalongan dalam hal ini Dinas Sosial agar dalam melaksanakan program sesuai dengan peruntukkan dan tidak ada monopoli.

Hal itu ditegasan Ketua Forum Masyarakat Pekalongan Bersatu (FMPB), Mustofa Amin. “Saya hanya mengingatkan kepada Dinsos agar dalam melaksanakan program tidak menabrak aturan yang lain. Ya, seperti adanya monopoli pengadaan,” katanya saat ditemui di Alun-alun Kajen, Senin (20/4/2020).



Diterangkan Mustofa, pernyataannya tersebut sengaja disampaikan agar OPD terkait tidak melakukan langkah salah lagi, seperti dalam pelaksanaan program BPNT (bantuan pangan non tunai). “Saya hanya mengingatkan agar OPD tidak terjatuh pada kesalahan yang sama.

Sebab, program jaminan sosial ini kalau saya lihat kan hampir sama dengan Program BPNT yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dengan berbentuk bahan pokok, makanya OPD harus lebih berhati-hati,” terangnya.

Diakui Mustofa, dirinya mendengar kabar miring sebelum dilaksanakan program jaminan penanggulangan masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini. “Saya tahu siapa saja pemainnya, bagaimana bermainnya.

Makanya dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan agar permainan BPNT yang saat ini masih dalam proses hukum di Polda Jateng, jangan sampai menimpa bantuan ini juga,” terangnya.
Hal senada diungkapkan Sonny Yulianto. Pria asal Wonopringgo ini malah enggan menyoroti modus atau permainan program jaminan penanggulangan masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Karena, ada hal yang lebih menarik dari itu semua.

“Saya hanya ingin menyampaikan kepada dinas terkait, agar dalam melaksanakan program bantuan seperti beras, lebih memprioritaskan produk lokal. Ingat, Kabupaten Pekalongan ini kan salah satu lumbung padi, jadi manfaatkan potensi yang ada. Berdayakan ricemile-ricemile di Kabupaten Pekalongan. Penyedia yang ditunjuk harus mau bekerja, jangan pengen enaknya saja dengan mendatangkan pemasok beras dari luar Kabupaten Pekalongan,” ucapnya.

“Saya kira dengan membeli beras hasil ricemile lokal dapat membantu masyarakat, ekonomi masyarakat juga terangkat karena bisa ikut usaha menyuplai beras di daeahnya sendiri.,” lanjutnya.

Sekadar untuk diketahui, program BPNT Kabupaten Pekalongan saat ini tengah diselidiki Polda Jawa Tengah. Beberapa saksi sudah diperiksa. Dalam kasus ini terungkap bahwa ada monopoli dalam penyedikaan sembako. E-warung yang dtunjuk untuk menyediakan bahan yang dibutuhkan justru hanya sebagai penyalur karena ada penyuplai yang mengatasnamakan koperasi. (wid)