Catat, Penanganan Covid-19 Bisa Gunakan DD

by
SOSIALISASI – Bupati Wihaji usai melakukan sosialisasi pada para pedagang di Pasar Batang, Selasa (24/03/2020).

BATANG – Sesuai dengan instruksi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dana desa (DD) bisa dialokasikan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Menyikapi ini, Bupati Batang, Wihaji mempersilahkan seluruh pemerintah desa (pemdes) di wilayahnya menggunakan dana desa untuk biaya keperluan pencegahan Covid-19.

“Kementerian Desa sudah mengeluarkan surat edaran bahwa dana desa diperbolehkan untuk keperluan pencegahan virus corona,” ujar Bupati Wihaji, usai melakukan kegiatan sosialisasi di Pasar Batang, Selasa (24/3/2020).

Bupati menegaskan, DD tahap pertama dapat digunakan untuk kebutuhan penanganan dampak virus corona karena pertimbangan wabah virus mematikan itu sudah menjadi bencana bersama.

Oleh karenanya, Ia berharap segenap desa di Kabupaten Batang segera bergerak cepat melakukan perubahan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

“Kita telah instruksikan hingga ke tingkat RT untuk melakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan disinfektan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona. Jika memang dana untuk pencegahan penyebaran virus corona tidak mencukupi, maka pemdes bisa menggunakan dana desa,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Batang, Agung Wisnu Barata mengatakan, Pemkab Batang sudah menerima surat edaran dari Kemendes yang menyebutkan dana desa bisa digunakan untuk antisipasi pencegahan virus corona.

“Saat ini, pemkab masih menunggu petunjuk teknis terkait dana desa agar bisa digunakan untuk biaya penanganan dampak virus corona. Kendati demikian, penggunaan dana desa untuk antisipasi penyebaran virus corona bisa digunakan apabila di wilayah setempat sudah pada kategori tanggap darurat,” terangnya.

Agung menjelaskan, mekanisme penggunaan dana desa terhadap keadaan darurat memang ada dasar hukumnya, yaitu Permendagri Nomor 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Batang Nomor 46/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Penetapan keadaan darurat akibat bencana alam dan bencana sosial dengan keputusan bupati. Adapun mekanisme penganggaran dananya melalui peraturan perubahan penjabaran APBDes yang selanjutnya disampaikan kepada bupati melalui surat pemberitahuan mengenai perubahan penjabaran APBDes,” pungkasnya. (fel)