Radar Kendal

Penghuni Lokalisasi Gambilangu Didata

WPS Wanita Pekerja Seks Gambilangu Didata

DIDATA – Sejumlah WPS Lokalisasi Gambilangu saat menjalani pendataan oleh Dinsos, Rabu (7/11) lalu.
NUR KHOLID MS

KENDAL – Pemkab Kendal menunjukkan keseriusannya terhadap rencana kebijakan penutupan lokalisasi di tahun 2019. Berbagai tahapan sudah mulai dilakukan, salah satunya upaya pendataan WPS yang ada di Lokalisasi Gambilangu Desa Sumberejo, Kaliwungu, belum lama ini.

Kasi Anak, Keluarga dan Lansia pada Dinas Sosial Kendal, Wahyudi mengatakan, pendataan penghuni lokalisasi Gambilangu itu dilakukan Rabu (7/11) lalu. Kegiatan itu juga meibatkan Satpol PP, Polres, dan Kodim. “Bahkan dari Kecamatan Kaliwungu dan TKSK juga turut dilibatkan. Pendataan ini merupakan persiapan rencana penutupan lokalisasi yang ditargetkan direalisasikan tahun 2019,” katanya, Jumat (9/11).

Diungkapkan Wahyudi, pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah penghuni secara pasti, karena hal itu terkait dengan pembinaan dan pemberiaan pelatihan keterampilan. Harapannya, paska penutupan nanti,mereka bisa alih profesi dengan bekal keterampilan yang dimiliki. “Sesuai data sementara dari pihak Resos Gambilangu wilayah Kendal jumlah penghuni sekitar 200 orang,” ungkapnya.

Lanjut Wahyudi, sebelumnya telah dilakukan kegiatan pra penutupan dengan mengadakan pelatihan keterampilan membuat roti yang diikuti 40 orang pada tanggal 27 September hingga 3 Oktober 2018. Tiap peserta jug diberi seperangkat peralatan pembuat roti. Bagi peserta yang benar-benar membuka usaha akan diberi reward bantuan modal. “Pelatihan itu merupakan program Kemensos. Adapun Dinsos Kendal hanya pelaksana,” terangnya.

Terpisah, Kasi Satpolkar Kendal, M Fathurahman mengatakan, pihaknya hanya mendampingi petugas Dinsos dalam mendata WPS. Namun, sesuai Perda 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Pelacuran, Satpol PP memiliki kewenangan untuk menegakkan Perda tersebut. Untuk proses penutupan kata dia melibatkan tim gabungan, sesuai ketentuan Perbup.

Menurut Fathurahman, pendataan itu sebagai tindak lanjut rakornas penanganan prostitusi dan supporting lokalisasi, di mana Kabupaten Kendal salah satu daerah yang harus menutup dua lokalisasi paling lambat tahun 2019. “Saat ini Kendal telah punya Perda nomor 10 Tahun 2008 tentang penanggulangan pelacuran. Jika tidak ditutup akan melanggar UU nomor 21 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” katanya. (nur)

PENULIS: NUR KHOLID MS

Facebook Comments