Metro Pekalongan

Empat Kepala OPD di Pemkot Pekalongan Kosong

Empat Kepala OPD di Pemkot Pekalongan Kosong

DILANTIK – Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama yang terkena rotasi, Jumat (9/11) di Ruang Amarta Setda Pekalongan.
DOK HUMAS

KOTA PEKALONGAN – Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz, melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama, Jumat (9/11) di Ruang Amarta Setda Pekalongan. Keenam pejabat yang dirotasi untuk menempati posisi yang baru yakni Tjuk Kushindarto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinparbudpora, Muadi yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP dan Joko Purnomo yang sebelumnya menempati Kepala DPU, digeser menjadi Staf Ahli Waalikota.

Sementara tiga lainnya, Sri Buri Santoso yang sebelumnya menjabat Kepala Dinkominfo digeser menjabat sebagai Kepala Satpol PP, Agust Marhaendayana yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Walikota bidang Kemasyarakat dan SDM digeser untuk menempati Asisten Administrasi Setda Pekalongan serta Sutarno yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Walikota bidang Hukum dan Politik digeser menjadi Kepala Dinparbudpora.

Dengan rotasi tersebut, maka jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kekosongan kursi pimpinan bertambah dua yaitu Dinkominfo dan DPUPR. Sebelumnya dua OPD yakni Dinperkim dan Dinas Kelautan Perikanan, terlebih mengalami kekosongan pimpinan karena pensiun. Kedua OPD saat ini dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt).

Atas kondisi tersebut, Walikota Pekalongan menyatakan tidak akan terburu-buru melakukan lelang jabatan guna mengisi kekosongan kursi pimpinan OPD. Untuk sementara, Pemkot akan menempatkan Plt pada dua OPD yang kosong.

“Akan kami Plt kan dulu nanti Senin sudah ada keputusan siapa Plt nya. Kami tidak tergesa-gesa dalam mengisi posisi jabatan eselon II yang kosong. Maksimal Januari sudah selesai,” kata Walikota.

Sebab, lanjut Walikota, saat ini sudah ada aturan yang menetapkan bahwa untuk menggeser pimpinan tinggi pertama harus menunggu dua tahun. Padahal dalam perjalanannya, bisa saja terjadi masalah penurunan kinerja. “Sehingga ini memang tidak perlu tergesa-gesa. Perlu ada pengamatan dari Pansel maupun Baperjakat untuk mencari yang benar-benar tepat,” tambahnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Budiyanto menambahkan, empat posisi Kepala OPD yang masih kosong akan dilelang dan dapat diikuti oleh seluruh ASN yang memenuhi kriteria. “Kami akan lakukan open bidding yang ditangani oleh Pansel. Kemungkinan awal tahun depan karena ini sudah akhir tahun anggaran sehingga tidak bisa dikejar,” tandasnya. (nul)

PENULIS: M AINUL ATHO

Facebook Comments