Metro Pekalongan

Administrasi Perkara di Pengadilan Kini secara Elektronik

Administrasi Perkara di Pengadilan Kini secara Elektronik

SOSIALISASI – DPC PERADI se-Eks Karesidenan Pekalongan, bersama Pengadilan Agama Korwil Pekalongan dan Bank Syariah Mandiri se-Eks Karesidenan Pekalongan menggelar sosialisasi Perma 3/2018 tentang e-Court di Hotel Dafam Pekalongan, Kamis (8/11).
WAHYU HIDAYAT

KOTA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) se-Eks Karesidenan Pekalongan, bekerja sama dengan Pengadilan Agama Korwil Pekalongan dan Bank Syariah Mandiri se-Eks Karesidenan Pekalongan mengadakan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (e-Court), Kamis (8/11).

Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Dafam Pekalongan, diikuti kurang lebih 75 advokat dari peserta DPC Peradi Karesidenan Pekalongan, puluhan orang dari unsur Panitera Sekretaris Pengadilan Agama se-Eks Karesidenan Pekalongan, Perwakilan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, serta perwakilan dari unsur perbankan yakni Bank Syariah Mandiri se-Eks Karesidenan Pekalongan.

Sosialisasi ini bertujuan agar 3 pilar yang ada dalam Perma 3/2018 mempunyai pemahaman, persamaan persepsi ataupun pandangan sehingga nanti dalam pelaksanaan e-Court tidak adanya perbedaan pemahaman yang akan berakibat tidak baik dalam pelaksaan e-Court di lapangan. Selain itu juga Perma 3/2018 merupakan reformasi dan revolusi peraturan Makhamah Agung yang bisa menjadi salah satu jawaban dari tuntutan para pencari keadilan di era milenial berbasis teknologi informasi ini dalam mewujudkan salah satu asas dari peraturan peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya murah.

Ketua DPC PERADI se-Eks Karesidenan Pekalongan, Arif Nurahman Sulistyo SH MH, menyampaikan bahwa sebetulnya mulai pertengahan tahun 2018 ini untuk pendaftaran perkara secara elektronik sudah dilaksanakan. Tetapi paling tidak, Perma 3/2018 tentang e-Court ini akan dilaksanakan mulai 2019 mendatang.

“Sesuai dengan Perma 3/2018 itu disebutkan bahwa pengajuan gugatan, jawaban replik, duplik, kesimpulan, dan pemanggilan pihak melalui elektronik. Jadi untuk efisiensi biaya dengan akses peradilan cepat singkat dan biaya murah. Panjar biaya perkarapun dilakukan secara virtual,” tuturnya.

“Harapannya dengan adanya sosialisasi ini teman-teman dari PERADI, para advokat, bisa melaksanakan pendaftaran perkara secara elektronik,” imbuh Arif.
Pernyataan tersebut juga ditegaskan Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Pengadilan Agama se-Eks Karesidenan Pekalongan, Abdul Ghofur SH MH. Menurutnya, adanya Perma 3/2018 tentang e-Court ini akan memudahkan para pihak terkait.

“Keuntungan dari e-Cort ini ini bahwa para advokat dan para pencari keadilan dapat dengan mudah bisa melakukan pendaftaran secara elektronik dan juga bisa melakukan pembayarannya secara elektronik melalui lembaga perbankan yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Jadi mereka tidak perlu datang langsung ke pengadilan cukup lewat online,” jelas Abdul Ghofur.

Dia menambahkan dengan adanya sosialisasi ini semua anggota PERADI harapannya dapat melakukan pendaftaran secara elektronik. Pihaknya berharap agar di tahun 2019 bisa segera diimplementasikan sistem e-Court di eks-Karesidenan Pekalongan.

Sementara itu, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Tengah, Tukiran SH MH, yang hadir mewakili Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Tengah membuka acara sosialisasi tersebut, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Perma 3/2018 adalah dalam rangka mengimplementasikan salah satu misi dari Mahkamah Agung.

Diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan yang berkeadilan bagi pencari keadilan, prinsipnya dengan layanan sederhana cepat dan biaya ringan. Para pengguna terdaftar (advokat) lebih mudah menggunakan waktunya, mengirimkan oendaftaran, jawaban-jawaban replik duplik tanpa harus datang ke pengadilan.

“Oleh karena itu dengan diberlakukannya Perma 3/2018 ini, dapat memberikan kemudahan-kemudahan baik dari sisi administarsi, pelayanan, pendaftaran perkara sampai dengan proses acara di pengadilan yang tentunya sebelumnya memberikan cara-cara konvensional. Melalui Perma 3/2018 ini berarti kita diperbolehkan melakukan panggilan, mengirimkan jawaban jawaban replik duplik secara elektronik, sehingga dengan proses teknologi ini sangat meringankan semua pihak terhadap para pencari keadilan,” jelas Tukiran.

Dia menambahkan, sosialisasi penting dilakukan terutama berkaitan dengan hal-hal teknis dalam implementasi e-Court. “Karena e-Court sangat butuh pemahaman dari ‘brainware’ atau pemahaman pengguna, sosialiasi ini juga sebagai bentuk mentoring atau bimbingan teknis terhadap aplikasi e-Court,” imbuh Tukiran.

Adapun narasumber dalam sosialisasi Perma 3/2018 ini diantaranya Panitera dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Tengah, Tukiran, serta dari Badilag MA RI, Aminudin Buchary. Sosialisasi dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama berisi pemaparan tentang Perma 3/2018, sedangkan sesi kedua berisi hal-hal teknis tentang e-Court sekaligus pelatihan penggunaan aplikasi e-Court. (way/adv)

PENULIS: WAHYU HIDAYAT

Facebook Comments