Radar Kajen

Catat Ini, Ada Beberapa Tempat Larangan Pasang APK

Catat Ini, Ada Beberapa Tempat Larangan Pasang APK

PELANTIKAN – Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan yang baru usai pelantikan, kemarin.
Istimewa

KAJEN – Sesuai jadwal, masa kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah dilaksanakan sejak September 2018. Hal itu dikatakan Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal ketika di ruang kerjanya, Rabu (7/11).

Meski demikian, ada syarat dalam berkampanye. Diantaranya visi misi dan citra diri. Untuk citra diri sesuai kesepakatan KPU dan Bawaslu, pertama ada nomor Partai Politik dan Logo Partai Politik. Apabila salah satu tidak ada maka bukan kampanye.

“Untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) juga sudah diatur. Seperti pemasangan APK di tempat ibadah, area pendidikan, fasilitas umum, pepohonan, jalan protokol itu tidak boleh. Namun apabila ada yang nekad pasang di lokasi tersebut maka akan ditertibkan oleh Bawaslu. Oleh karena itu untuk lokasi juga sudah kita tentukan,” terangnya seraya menjelaskan untuk video tron atau baliho Partai Politik boleh diperbolehkan pasang namun ada batasan maksimal dua untuk satu daerah.

Pada kesempatan itu, Abi juga menjelaskan iklan kampanye di media. Kata dia, untuk iklan tersebut KPU akan memfasilitasinya. Berdasarkan PKPU 23, 28 dan 33, diterangkan peran dari media. Namun kampanye di media ada waktunya, yakni dimulai 24 Maret 2019 sampai 13 april 2019.

“Jadi hanya 21 hari dan itu difasilitasi oleh KPU sesuai dengan kemampuan anggaran negara. Apabila sebelum 24 maret sudah pasang beriklan di media pasti dipanggil,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, KPU sudah MoU dengan Komite Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers kaitanya dengan Kampanye di Media.

Namun dikarenakan ini difasilitasi oleh KPU, maka disesuaikan dengan anggaran yang ada, akantetapi sampai sekarang belum tahu berapa anggaranya.

“Kemudian kampanye ini yang boleh adalah peserta Pemilu, dan peserta Pemilu ada tiga, pertama adalah Calon Presiden dan wakil Presiden, partai Politik untuk DPR dan DPRD, yang satunya adalah Calon DPD. Sedangkan untuk Caleg masuk kategori ikut di dalam Partai Politik,” lanjutnya.

Karena yang boleh berilklan itu Partai politik, maka ada aturanya. Seperti durasinya diatur, kalau di media elektronik maksimal satu hari 10 spot durasi maksimal 30 detik. Sedangkan untuk di media cetak ada juga ketentuanya. (yon)

Penulis: Triyono

Facebook Comments